Layanan SAPA 129 Dijangkau hingga Pelosok Kaltim
SAMARINDA — Penguatan layanan pengaduan cepat melalui SAPA 129 menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kalimantan Timur (Kaltim).
Program yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini diproyeksikan memberi dampak nyata di daerah, terutama dalam merespons kasus kekerasan yang kian kompleks.
Dalam Pertemuan dan Diskusi Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/05/2025), Menteri PPPA RI, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan bahwa SAPA 129 akan terus dikembangkan agar lebih dekat dengan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.
“Call centre ini tidak semata-mata hanya menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tetapi juga mencakup isu lain yang berdampak pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Arifah menjelaskan, perluasan cakupan SAPA 129 dilakukan melalui kerja sama strategis bersama pemerintah daerah dan sektor swasta seperti BCA. Langkah ini penting untuk memastikan akses aduan tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil di Kaltim.
Di wilayah yang luas seperti Kaltim, layanan SAPA 129 diharapkan menjadi instrumen yang mempercepat penanganan aduan kekerasan tanpa harus menunggu prosedur birokrasi panjang. Mekanisme kerja terpadu dirancang agar laporan yang masuk segera diteruskan kepada petugas dan unit layanan terdekat di masing-masing kabupaten/kota.
Tidak hanya aspek teknis, pengembangan SAPA 129 juga disertai upaya edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, dialog publik, dan kampanye kesadaran kolektif. Arifah menekankan pentingnya perubahan pola pikir bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan bersama yang harus dihentikan.
“Jadi bila ada kekerasan, atau melihat kekerasan, atau mengalami kekerasan, bisa melakukan call centre di SAPA 129,” katanya.
Penerapan sistem yang lebih terstruktur ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah di Kaltim untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan kelompok rentan. Dengan data yang terintegrasi, pemangku kebijakan dapat memetakan wilayah rawan kekerasan dan mengambil langkah pencegahan secara lebih tepat.
Arifah pun meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim agar layanan SAPA 129 berjalan efektif. “Kami percaya bahwa kekuatan terbesar berada pada sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak,” tutupnya. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
