Legislator Desak Pemerintah Evaluasi PPDB
ADVERTORIAL – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar, menyoroti secara serius permasalahan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilainya masih jauh dari kata ideal. Ia menegaskan bahwa akar persoalan utama terletak pada sistem penerimaan siswa yang tidak beres dan perlu segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, termasuk di kalangan legislatif.
“Kesepakatannya cuma satu, benahi itu sistem penerimaan, supaya kita juga anggota DPRD tidak didatangi orang tua wali murid minta ini, minta itu,” tegas Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (19/6/2025) sore.
Ia mengungkapkan bahwa ketidaksiapan sistem PPDB berdampak langsung terhadap kenyamanan para anggota dewan. Banyak anggota DPRD, termasuk dirinya, yang kerap mendapat tekanan dari masyarakat akibat ketidakpuasan mereka atas proses penerimaan siswa.
“Kan, kita juga enggak mau didatangi teman-teman ditanya sama wartawan, kita maunya itu damai, aman,” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, keluhan masyarakat terhadap proses PPDB seharusnya tidak dianggap sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
“Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, perhatikan sistem dan mekanisme penerimaan siswa baru kita banyak yang tidak beres dan harus dikritisi, Pemerintah tidak boleh tipis kuping,” katanya menekankan.
Anhar juga mengingatkan bahwa dalam proses seleksi siswa, pemerintah tidak boleh mengabaikan sisi kemanusiaan. Setiap siswa, kata dia, memiliki karakter dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diperlakukan sama secara administratif.
“Semuanya mau bentuk apapun, ini yang namanya barang, manusia punya karakter sendiri, punya sifat manusiawi,” ungkapnya.
Ia menyebut solusi utama untuk menghindari polemik berulang dalam proses PPDB adalah dengan membenahi infrastruktur pendidikan secara menyeluruh. Menurutnya, orang tua harus diberikan keleluasaan untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka tanpa dibebani oleh keterbatasan fasilitas.
“Satu, menurut saya, benahi infrastruktur; diberikan pilihan kepada seluruh wali murid mau sekolah di mana anaknya, selalu siap fasilitasnya, titik,” ujarnya tegas.
Namun ia juga mengingatkan, selama infrastruktur pendidikan belum merata, potensi penyimpangan akan terus ada dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
“Tapi selama kau tidak siapkan, selama itu akan terjadi dimanfaatkan oleh oknum guru, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang terkait dalam ini,” bebernya.
Lebih jauh, Anhar menilai bahwa pemerintah sebenarnya memiliki perangkat yang cukup untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa. Mulai dari camat, lurah, hingga RT dan para guru yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), semuanya bisa dilibatkan untuk menyosialisasikan dan mengawal proses PPDB agar berjalan lebih baik.
“Satu-satunya instrumennya, kalau itu dan mudah kok, mereka punya instrumen, mereka punya camat, mereka punya lurah, mereka punya RT, mereka yang guru-guru itu di bawah semua, ASN di bawah pemerintah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa kunci penyelesaian masalah PPDB terletak pada sinergi antara pemerintah kota dengan struktur pemerintahan paling bawah. Komunikasi yang efektif kepada masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan. []
enulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti
