Maruarar Tinjau Rumah Tak Layak Huni, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
JAKARTA – Sebanyak 2.000 unit rumah di Jakarta Utara mendapat alokasi Program Bedah Rumah pada 2026, di tengah masih banyaknya hunian tidak layak yang membutuhkan perbaikan. Di Kelurahan Rorotan, Cilincing, sekitar 2.500 keluarga tercatat tinggal di rumah dengan kondisi yang perlu mendapat perhatian.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung rumah warga calon penerima bantuan di Rorotan, Minggu (18/10/2026), untuk memastikan program menyasar keluarga yang memenuhi kriteria sosial ekonomi dan memiliki hunian dengan kerusakan serius.
Dua rumah yang dikunjungi adalah milik Masulah, 48 tahun, dan Nusrobah, 55 tahun. Keduanya berpenghasilan rendah dan tinggal di rumah dengan kerusakan pada bagian bangunan, lantai, serta atap yang berisiko membahayakan penghuni.
Masulah bekerja sebagai juru masak di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan. Ia tinggal bersama suami dan lima anaknya yang masih bersekolah di rumah seluas 45 meter persegi. Suaminya tidak lagi bekerja setelah mengalami stroke ringan.
Kondisi rumah Masulah menunjukkan kerusakan pada pondasi, sloof, kolom, dan ring balok. Rangka atap kayu telah rapuh, sebagian dinding retak, lantai plester pecah, serta atap asbes rusak berat. Ketika hujan turun, air masuk ke dalam rumah dan kebocoran menambah persoalan yang dihadapi keluarganya.
“Kalau hujan, air dari jalan masuk ke rumah. Atap juga bocor, tidak ada pondasi, jadi temboknya goyang. Harapannya dinding rumah bisa lebih kokoh dan semoga rumah saya juga bisa punya lantai yang lebih baik,” ujar Masulah.
Sementara itu, Nusrobah bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Ia tinggal bersama dua anaknya di rumah seluas 37 meter persegi. Bangunan tersebut mengalami kerusakan pada struktur dan rangka atap, dengan dinding retak serta sebagian berbahan papan. Lantai plester rusak berat, sedangkan atap asbes yang lapuk kerap bocor dan berisiko ambruk.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuan penilaian, Masulah berada pada desil 1 dan Nusrobah pada desil 2. Pendapatan keduanya berada di bawah upah minimum provinsi (UMP), sementara kondisi fisik rumah mereka juga dinilai tidak layak huni.
Maruarar mengatakan pemerintah terus menambah jumlah rumah yang diperbaiki, meskipun penanganan seluruh rumah tidak layak huni belum dapat dilakukan sekaligus.
“Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, penentuan penerima bantuan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga sekaligus tingkat kerusakan bangunan. Dengan demikian, program dapat diprioritaskan bagi warga yang paling membutuhkan.
“Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ungkapnya.
Selain sekitar 2.500 keluarga di Rorotan, data yang disampaikan dalam kunjungan itu menyebut jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Utara mencapai 174 ribu unit. Besarnya angka tersebut menunjukkan kebutuhan perbaikan hunian masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 26 Desember 2026. Pemerintah berharap pelaksanaan Program Bedah Rumah dapat meningkatkan keamanan dan kelayakan hunian warga melalui seleksi penerima yang tepat serta pelaksanaan yang transparan. []
Redaksi01
