Menteri PKP Ungkap Potensi Lahan 45 Hektare Komdigi untuk 150 Ribu Rusun
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan lahan negara seluas 45 hektare di Depok untuk mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat. Lahan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut dialihstatuskan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkirakan lahan tersebut berpotensi menampung lebih dari 150.000 unit rusun subsidi apabila ditata dengan desain pembangunan yang tepat. Perkiraan itu menjadi gambaran awal kapasitas lahan yang kini disiapkan pemerintah untuk program perumahan rakyat.
“Kalau saya duga dengan desain yang baik, saya rasa bisa lebih dari 150.000 unit rumah susun subsidi. Karena kita berkaca dari Meikarta, desain awalnya 30 hektare cukup untuk 141.000 unit,” kata Menteri PKP tersebut usai rapat pembahasan rencana penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Kementerian Komdigi di Depok, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu, (07/10/2026), sebagaimana diberitakan RRI, Rabu, (07/10/2026).
Maruarar menilai pemanfaatan lahan tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kebutuhan hunian masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki rumah. Selain itu, pembangunan rusun subsidi dinilai dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang masih menempati hunian tidak layak.
“Bagi yang tidak punya rumah, ini solusi yang utama adalah dengan rumah susun subsidi dan rumah subsidi. Kita juga akan mulai langkah-langkah berikutnya, dan langkah hari ini sangat strategis, dan sangat besar,” ujarnya.
Tahap selanjutnya, pemerintah akan menyusun desain serta menghitung kebutuhan pembangunan di atas lahan tersebut. Pemerintah juga tengah menyiapkan pola kerja sama dengan investor agar pembangunan dapat direalisasikan dengan tetap mengedepankan tata kelola.
“Kita tentunya akan melihat, membuat desain segera, membuat perhitungan, kemudian juga mencari pola yang tepat. Polanya dengan kemitraan dengan investor, ya, tentu dengan tata kelola,” kata Menteri PKP itu.
Untuk memastikan proses pengembangan berjalan, pemerintah telah membentuk tim teknis. Tim tersebut melibatkan BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Komdigi, Radio Republik Indonesia (RRI), serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Selain aspek pembangunan, pemerintah juga menekankan pentingnya kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut. Kepastian dibutuhkan mulai dari lembaga perbankan yang memberikan pembiayaan, pengembang yang mengerjakan proyek, hingga masyarakat sebagai calon penghuni rusun subsidi.
“Tentu harus ada kepastian bagi perbankan yang membiayai, bagi developer yang akan membangun. Dan terutamanya kepada rakyat yang akan menjadi pembeli dan penghuni daripada rumah susun subsidi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan pengalihan lahan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama BPK. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang penyediaan perumahan rakyat.
“Kami sangat berterima kasih kepada BPK karena rapat hari ini akhirnya membuahkan sebuah hasil. Itikad dari kami, Kementerian Komdigi, untuk mengalihstatuskan lahan seluas 45 hektare kepada Kementerian PKP,” kata Meutya.
Meutya berharap pengalihan aset tersebut segera ditindaklanjuti sehingga pemanfaatannya dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan perumahan rakyat.
“Insyaallah dari rapat ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan percepatan dengan Bapak Menteri PKP. Kami ingin segera mengejawantahkan program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan kebijakan perumahan rakyat,” ujarnya.
Dari total lahan 45 hektare yang dialihstatuskan, sekitar 30,086 hektare merupakan aset Kementerian Komdigi. Adapun 14,97 hektare lainnya merupakan aset RRI. Pemanfaatan kedua aset tersebut selanjutnya akan diproses melalui desain, perhitungan kebutuhan pembangunan, serta penyiapan skema kemitraan sebelum proyek rusun subsidi direalisasikan. []
Redaksi01
