Mitigasi Berkelanjutan Kunci Keselamatan Warga Samarinda
ADVERTORIAL – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya longsor yang kerap terjadi di sejumlah titik wilayah Samarinda.
“Rapat rutin antara kami di Komisi III DPRD dengan mitra OPD, dalam hal ini BPBD, karena BPBD juga mitra Komisi III, dan juga PUPR, secara umum jalan-jalan yang longsor bahkan rusak akibat bencana kemarin itu sudah dipetakan ada beberapa titik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Verona Kota Samarinda, Rabu (03/09/2025) sore.
Yusrul menyebutkan bahwa terdapat dua titik yang menjadi perhatian khusus DPRD Samarinda karena kondisi longsornya yang cukup parah, yakni di Lempake dan Sungai Pinang Dalam. “Ada yang longsor di dua titik kan, yang di Lempake dan Sungai Pinang Dalam yang menjadi atensi besar DPRD Kota Samarinda bahwa bencana itu tidak bisa diprediksi, akan tetapi kita harus bersiap,” jelasnya.
Ia menekankan, BPBD perlu segera membuat pemetaan menyeluruh mengenai titik-titik rawan bencana agar masyarakat lebih waspada dan dapat mengambil langkah antisipasi lebih dini. “BPBD itu harus membuat titik-titik rawan bencana itu di mana saja, supaya masyarakat bisa mengantisipasi,” ujarnya.
Menurut Yusrul, salah satu kendala utama selama ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kawasan rawan bencana, terutama dalam membangun tempat tinggal tanpa mempertimbangkan risiko di masa depan. “Karena kita tahu titik-titik yang rawan bencana itu memang kelemahan kita di masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan, banyak warga yang membangun rumah di lereng yang seharusnya tidak layak dijadikan kawasan pemukiman, bahkan tanpa mengurus izin sesuai peraturan yang berlaku. “Membangun bangunan harus ada PBG-nya, izinnya juga harus diurus dulu, tapi kan fakta di lapangan masyarakat kita masih banyak yang membangun tanpa melalui proses perizinan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yusrul menegaskan, ketika bencana terjadi, pemerintah seringkali menjadi pihak yang disalahkan. Padahal, faktor utama juga berasal dari kesalahan masyarakat yang mengabaikan aturan tata ruang dan izin mendirikan bangunan. “Lereng dibangun rumah, seharusnya kan tidak layak untuk dibangun, tapi masyarakat tiba-tiba sudah membangun sendiri, ketika terjadi musibah yang disalahkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPBD dan PUPR harus mampu melakukan langkah antisipatif sebelum bencana terjadi agar dampak bisa diminimalkan, terutama terkait keselamatan jiwa masyarakat. “Harapannya BPBD dan PUPR harus lebih mengantisipasi bencana ke depan supaya tidak terjadi, apalagi nyawa manusia kan, nyawa masyarakat Samarinda,” tambahnya.
Yusrul menegaskan, peningkatan sosialisasi dan mitigasi bencana secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu memahami risiko yang ada di lingkungan masing-masing sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. “Jadi lebih melakukan sosialisasi dan mitigasi yang lebih maksimal ke depannya, jangan sampai ada korban jiwa,” pungkasnya.
Dengan langkah koordinasi dan mitigasi yang berkelanjutan, DPRD Samarinda berharap risiko bencana dapat diminimalkan dan masyarakat lebih siap menghadapi ancaman longsor di masa mendatang. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
