‘Ngaji’ Soal Desa Dengan ‘Gus Menteri’
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Selain memiliki kedalaman ilmu agama, Abdul Halim Iskandar juga ahli soal desa. Ia adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT). Untuk itu ia sering disapa dengan Gus Menteri. Sejumlah wakil rakyat dari ‘Gedung Karang Paci’ pada Kamis (06/10/2022) lalu sengaja datang menemui, bukan untuk belajar agama, tapi ‘ngaji’ soal desa.
Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Kementerian Desa PDTT di Jakarta dan langsung bertemu dengan Gus Menteri. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Komisi IV Edi Sunardi Darmawan, dan anggota Komisi IV Yenni Eviliana.
Tak hanya itu, para anggota legislatif bertamu juga didampingi sejumlah pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, yakni Elvis, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna, Vincentius Samadi Ponco, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, serta Staf Sekretariat M Ridwan.
Di Ruang Kerja Mendesa PDTT mereka dijamu. Di hadapan Gus Menteri, para wakil rakyat banyak mengajukan pertanyaan, di antaranya seputar status atau kewenangan DPRD Kaltim dalam membantu memberi dukungan anggaran untuk pembangunan desa. Kemudian mempelajari soal solusi percepatan pembangunan desa tertinggal yang belum terbangun jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan belum terhubung dengan jaringan seluler atau jaringan internet cepat.
Hasil kunjungan menjadi tersebut juga menjadi dasar DPRD Kaltim memberi dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan desa melalui dana pokok-pokok pikiran. Pada kesempatan, Gus Menteri juga diminta membuat surat ditujukan kepada gubernur dan bupati walikota agar mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam operasional perusahaan swasta di daerah.
Secara terpisah, Sigit Wibowo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut mereka juga membahas solusi atas permasalahan masyarakat di desa-desa pedalaman Kaltim. “Dalam agenda tersebut bersama mencari solusi yang terbaik, agar masyarakat di Desa pedalaman bisa merasakan penerangan serta dapat berkomunikasi dengan baik, agar masyarakat lebih sejahtera dengan terpenuhi dua item ini,” ungkap Sigit Wibowo.
Permasalahan masyarakat di desa pedalaman Kaltim itu di antaranya adalah masalah jaringan listrik PLN dan membuka jaringan sinyal telepon selular. “Kami meminta agar Kementerian Desa PDTT untuk melakukan sinkronisasi program guna mempercepat penyelesaian di desa terpencil kawasan wilayah di Kaltim,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahlevi mengatakan, persoalan infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi menjadi perhatian penuh karena selama ini Kaltim merupakan penyumbang devisa terbesar, khususnya dari sektor pertambangan.
“Seperti kita tahu bersama di Kaltim memiliki kekayaan Sumber Daya Alam, namun hal tersebut tidak menjamin rakyat Kaltim sejahtera, bahkan masih banyak daerah yang terpenuhi baik bidang infrastruktur, maupun bidang lainnya sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, apalagi kebutuhan dasarnya yang sudah di pastikan belum terpenuhi,” papar politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. []
Penulis: Fajar Hidayat
Penyunting: Hadi Purnomo
