Operasi Zero ODOL Dimulai, DPRD Ingatkan Dampak Logistik
ADVERTORIAL — Operasi Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) yang tengah digalakkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada penertiban lalu lintas, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan infrastruktur daerah.
“Ini bukan cuma soal muatan berlebih, tapi soal nyawa dan biaya besar yang bisa ditekan kalau jalan kita tidak cepat rusak,” ujar Subandi saat ditemui di Samarinda, Kamis (17/7/2025).
Operasi Zero ODOL resmi diberlakukan di Kaltim mulai 14 hingga 27 Juli 2025, setelah melewati tahapan sosialisasi pada akhir Juni dan masa pembinaan awal Juli. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan Indonesia bebas ODOL pada 2026.
Subandi mengaku pernah menyaksikan secara langsung kondisi truk yang melebihi batas muatan di lapangan. Ia menggambarkan betapa besarnya potensi bahaya dari kendaraan tersebut. “Saya pernah berdiri di sebelah truk ODOL, dan jujur saja, itu bikin ngeri. Kalau truk segede itu oleng, bisa habis semua yang di sekitarnya,” jelasnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kerugian anggaran akibat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan over dimension dan overload. Menurutnya, perbaikan jalan bukan sekadar tambal sulam, melainkan memerlukan biaya besar yang berdampak pada kelancaran logistik dan efisiensi distribusi barang.
“Setiap tahun, anggaran kita terkuras untuk perbaikan jalan yang rusak karena kendaraan ODOL. Ini bukan tambal sulam biasa. Dampaknya besar terhadap kelancaran logistik dan efisiensi distribusi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Subandi menegaskan bahwa kesuksesan program Zero ODOL tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga perlu diimbangi dengan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pelaku usaha angkutan, khususnya sopir dan pemilik kendaraan.
“Kalau semua pihak paham tujuannya, ini bisa jadi gerakan bersama. Kita jaga jalan, kita jaga keselamatan, dan kita jaga ekonomi daerah,” tegasnya.
Subandi optimistis, jika semua elemen bekerja sama secara konsisten, maka Zero ODOL akan menjadi momentum penting dalam reformasi sektor transportasi di Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan infrastruktur.
“Ini bukan sekadar aturan lalu lintas. Ini investasi jangka panjang untuk keselamatan warga dan ketahanan infrastruktur,” tutupnya. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
