Parkir Liar Marak, DPRD Samarinda Soroti Kinerja Dishub

ADVERTORIAL – Komitmen dalam menertibkan praktik juru parkir liar di Kota Samarinda kembali disuarakan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra. Ia menilai bahwa permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh dan memerlukan penanganan yang terarah serta berkelanjutan dari instansi yang memiliki kewenangan, terutama Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

“Mengurangi juru parkir liar ini tinggal bagaimana penanganannya yang serius penyelenggara ini, ujungnya untuk menghilangkan mengurangi juru parkir liar itu harus dilengkapi dengan perangkatnya,” ujar Samri Shaputra saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (05/08/2025) pagi.

Menurut Samri, langkah Dishub untuk menertibkan juru parkir liar sejatinya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya pelaksanaan yang dibarengi dengan kesiapan sarana pendukung dan pengawasan di lapangan secara langsung.

“Misalnya, ini pekerjaannya Dishub dia sudah punya program itu, sudah harus dilengkapi dengan apa yang akan dia lakukan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya kehadiran personel Dishub di lokasi-lokasi yang dinilai rawan, minimal dalam jangka waktu tertentu agar efek pengawasan bisa terasa dan memberikan dampak terhadap keberadaan juru parkir ilegal.

“Misalnya harus stand by menjaga di daerah-daerah yang berpotensi ada juru parkir liarnya, memang harus harus berkorban dulu paling tidak satu bulan misalnya bertahan di situ untuk menjaga itu,” jelasnya.

Samri optimistis bahwa pola pengawasan yang konsisten akan memberikan hasil signifikan. Dalam jangka waktu tertentu, menurutnya, parkir liar bisa ditekan bahkan dihilangkan dari kawasan-kawasan strategis di kota.

“Nanti kalau sudah dijaga terus daerah-daerah yang berpotensi parkir liar itu, lama-lama kan parkir liar itu akhirnya akan hilang dengan sendirinya,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa program yang baik sekalipun tidak akan berguna jika hanya berhenti pada tataran rencana tanpa aksi nyata.

“Tapi kalau cuma wacana bikin program tapi tidak ditindaklanjuti dengan serius, ya sama aja,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Samri menekankan pentingnya keseriusan dan antisipasi dalam setiap bentuk kebijakan publik. Menurutnya, sistem yang baik hanya akan berjalan jika diiringi niat dan tindakan nyata.

“Biar bagaimanapun sistemnya, kalau kita kemudian nggak serius, dilengkapi dengan upaya-upaya mengantisipasi terhadap apa yang dikhawatirkan itu, itu nggak bakal jalan,” pungkasnya.[]

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Aulia Setyaningrum