Pekerjaan Jembatan Muara Mutai Ulu Harus Diseriusi

Jembatan Muara Muntai Ulu
Ketua DPRD Kukar Salehuddin bersama Wakil Ketua H Rudiansyah saat meninjau proyek pembangunan jembatan Muara Muntai Ulu.

KUTAI KARTANEGARA – Pekerjaan Jembatan Muara Muntai Ulu di Kecamatan Muara Muntai harus diseriusi agar penyelesaiannya dapat tepat waktu. Hal itu diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Salehuddin, SSos SFil, saat memonitoring proyek tersebut, Kamis (23/7/2015).

Dikatakan Salehuddin, pihaknya tidak ingin pelaksanaan pekerjaan jembatan tersebut molor karena jembatan itu merupakan akses penting yang penghubung sejumlah kecamatan di wilayah hulu Mahakam.

“Ini harus segera dirampungkan karena sudah masuk anggaran daerah. Ini rawan dan merupakan jalan akses utama yang bisa menghubungkan banyak daerah termasuk warga Kubar (Kutai Barat, red) juga bisa melintas,” kata Salehuddin didampingi Wakil Ketua III DPRD Kukar H. Rudiansyah.

Rudiansyah menambahkan, pihaknya juga meminta agar pengerjaan jalan yang menjadi akses bagi warga Desa Muara Muntai Ulu, Rebaq Rinding, Desa Batuk, Desa Tanjung Batuk, bahkan mampu dilintasi oleh warga Kubar ini, bisa segera diselesaikan dan DPRD menargetkan pada tahun ini harus sudah rampung serta warga bisa menggunakan dengan aman dan nyaman.

“Mumpung air Mahakam saat ini sedang surut, jadi pengerjaan bisa lebih mudah. Jangan sampai ditunda-tunda,” ucap Rudi.

Menurut pantauan pihak DPRD Kukar, jalan dan jembatan yang saat ini tengah dikerjakan masih layak dipergunakan oleh warga, hanya saja perlu perawatan intensif dan pembenahan sekaligus dibongkar kemudian di kerjakan kembali dengan konstruksi lebih tinggi dari jalan sebelumnya. Hal ini diupayakan untuk menghadapi kondisi alam yakni pasangnya air sungai Mahakam.

“Jalan ini pasti terendam ketika air pasang dan ini jalur utama yang juga dilalui oleh warga Muara Pahu dan Penyinggahan dan daerah sejumlah wilayah lain di Kabupaten Kubar,” ungkap Rudi.

DPRD berharap kualitas pengerjaan dan jalannya proses pengerjaan harus senantiasa dilakukan pengawasan secara intensif. “Harapan kami aktifnya desa, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakat, intansi terkait serta warga semua bisa mengawasi ini. Karena kondisi sekarang peran langsung Bawaskab dan intansi terkait lebih sedikit sehingga harapannya peran aktif masyarakat setempat,” tegas Rudi. [] Advetorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *