Pemerintah Optimistis Target 350 Ribu Rumah Subsidi FLPP 2026 Tercapai
JAKARTA – Pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026 sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan rumah susun subsidi hingga pemberlakuan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP sampai 40 tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, optimistis target tersebut dapat dicapai seiring peningkatan penyaluran rumah subsidi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, proyek rumah susun subsidi, termasuk yang dikembangkan di kawasan Meikarta, diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan realisasi penyaluran FLPP.
“Kita berusaha yang terbaik, kita berharap nanti lompatan itu salah satunya adalah dari Meikarta, itu rumah susun (subsidi),” ujar Maruarar Sirait, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Selasa (28/07/2026).
Maruarar menjelaskan bahwa skema FLPP tidak hanya mencakup rumah tapak, tetapi juga rumah susun bersubsidi. Meski program tersebut telah berjalan selama beberapa tahun, pemerintah mencatat adanya peningkatan realisasi penyaluran sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data pemerintah, penyaluran rumah subsidi mencapai 228.000 unit pada 2023 dan meningkat menjadi 278.000 unit pada 2025. Sementara hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran telah melampaui 102.900 unit.
Data yang lebih mutakhir disampaikan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 111.537 unit rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut pekerja swasta menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program tersebut.
Sebanyak 71.250 unit rumah atau 63,88 persen disalurkan kepada pekerja swasta. Selanjutnya, 19.254 unit atau 17,26 persen diterima kalangan wiraswasta, 10.944 unit atau 9,81 persen disalurkan kepada pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sedangkan 10.089 unit atau 9,05 persen diterima kelompok profesi lainnya.
Heru menegaskan BP Tapera akan terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program KPR Sejahtera FLPP.
Selain meningkatkan jumlah penyaluran, pemerintah juga menerapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor KPR Sejahtera FLPP hingga 40 tahun. Sebelumnya, jangka waktu pembiayaan maksimal hanya 20 tahun.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga semakin banyak MBR yang memiliki kesempatan memperoleh rumah subsidi. Langkah itu juga diproyeksikan mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor perumahan. []
Redaksi01
