Pemilu 2024, Pj Gubernur Kaltim Diingatkan Untuk Terus Jaga Netralitas
ADVERTORIAL – Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terus menjaga netralitas, khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Dengan netralitas ASN, diharapkan akan tercipta situasi aman dan nyaman,” kata Akmal Malik sesaat setelah selesai memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di halaman Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (29/11/2023).
Netralitas ASN kata dia, merupakan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN. Di mana pada pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.
Akmal Malik mengakui, salah satu penyebab tidak terhindarnya keberpihakan ASN pada salah satu peserta pemilu adalah kepentingan karier. “Bukan keinginan dari ASN itu sendiri. Biasanya ada politisi yang dekat dengan kekuasaan memainkan mereka di belakang layar dengan menjanjikan kedudukan dan jabatan tertentu,” bebernya.
“Kalau dilihat secara seksama, bentuk ketidaknetralan seorang ASN justru berasal dari pimpinan yang tidak netral dengan cara menggerakkan mereka untuk mendukung peserta pemilu,” katanya lagi.
Permasalahan tersebut menurut dia, tentu sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Karena dengan ASN yang tidak netral, pengaruh yang sangat terasa yaitu menimbulkan ketidakprofesionalan sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.
“Anggota Korpri harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pun terhadap semua calon dari partai politik dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan seluruh pegawai Republik Indonesia,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni menambahkan.
Sri Wahyuni yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Korpri Kaltim berharap ASN menjadi garda terdepan dalam pengawasan parsitipatif dan penyampaian kepada masyarakat luas agar menghindari politik uang, politisasi SARA, politik identitas dan ujaran kebencian.
“Selain dari pada itu agar Pemilu 2024 yang akan datang dapat berjalan dengan aman, kondusif dan lancar,” pungkas Sri. (ADV/AZS/DISKOMINFO.KALTIM)
