Pemkab Kukar Rencanakan Beasiswa Sarjana bagi Perangkat Desa

Pemkab Kukar melalui DPMD tengah merumuskan beasiswa sarjana bagi perangkat desa dengan menjajaki skema perkuliahan daring dan RPL guna meningkatkan kompetensi aparatur serta kualitas pelayanan publik.

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah merumuskan program beasiswa pendidikan sarjana bagi perangkat desa. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan rencana pemberian beasiswa tersebut merupakan bagian dari pengembangan program Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan.

“Kita berupaya meningkatkan kualitas ASN. Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi guru-guru yang belum sarjana. Selain itu, ada beberapa kegiatan pendidikan yang bertujuan menunjang dan meningkatkan kualitas ASN kita,” ucap Aulia kepada awak media di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu perhatian Pemkab Kukar, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.

Ke depan, program peningkatan kompetensi itu direncanakan menyasar perangkat desa. Langkah tersebut didasari pentingnya peran aparatur pemerintahan desa sebagai unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Saya punya rencana, ini sudah sedang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Saya menginginkan seluruh perangkat desa juga mendapatkan beasiswa. Kami sudah bertemu dengan asosiasi perangkat desa yang ada di Kukar, dan mereka menginginkan adanya beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan hingga sarjana,” ungkapnya.

Aulia menjelaskan, rencana tersebut juga mempertimbangkan aspirasi asosiasi perangkat desa di Kukar yang menginginkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.

Pemkab Kukar melalui DPMD kini tengah mengkaji mekanisme pelaksanaan program, termasuk pilihan sistem perkuliahan yang memungkinkan perangkat desa tetap menjalankan tugas pemerintahan selama menempuh pendidikan.

Sejumlah alternatif yang dijajaki meliputi perkuliahan dalam jaringan (daring) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni mekanisme pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hal ini sedang kita jajaki dan bicarakan. Mereka bisa kuliah secara daring atau melalui RPL, sehingga masa pendidikannya bisa disesuaikan dan tidak selama orang yang menempuh pendidikan seperti biasa,” jelasnya.

Meski demikian, rencana beasiswa sarjana bagi perangkat desa tersebut belum memasuki tahap pelaksanaan. Persyaratan penerima, mekanisme seleksi, pilihan perguruan tinggi, skema pembiayaan, serta waktu pelaksanaan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Aulia menekankan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan daerah harus dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah. Menurutnya, pemerintahan desa dan kelurahan yang kuat menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan hingga kabupaten.

“Jangan berharap kita memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat. Jangan berharap kita memiliki kecamatan yang kuat kalau kita tidak memiliki desa dan kelurahan yang kuat,” tegasnya.

Karena itu, peningkatan kompetensi perangkat desa diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi juga memperkuat kemampuan aparatur dalam menjalankan administrasi pemerintahan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang lebih efektif.

“Jadi, penguatannya dari bawah. Ini yang sedang kita garap untuk pengembangan ASN Terbaik,” katanya.

Melalui rencana pengembangan program ASN Terbaik tersebut, Pemkab Kukar berharap semakin banyak perangkat desa memperoleh akses pendidikan tinggi. Peningkatan kompetensi aparatur diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum