Pemkab Kukar Usulkan PLTU Mulut Tambang untuk Perkuat Pasokan Listrik
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM), Tenggarong Seberang, Selasa (27/10/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengusulkan pembangunan PLTU Mulut Tambang kepada Kementerian ESDM untuk memperkuat pasokan listrik sekaligus menyoroti pemadaman yang masih kerap terjadi di wilayah penghasil batu bara, terutama Kecamatan Tabang.
ADVERTORIAL – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik dan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Usulan pembangunan pembangkit tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memperjuangkan kebutuhan energi masyarakat.
Aulia mengatakan, Pemkab Kukar telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk membahas berbagai kendala penyediaan listrik, termasuk pemadaman yang masih dikeluhkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (27/10/2026).
Menurut Aulia, meskipun operasional kelistrikan tidak berada di bawah kewenangan langsung pemerintah daerah, Pemkab Kukar tetap berkepentingan memastikan masyarakat memperoleh layanan listrik yang memadai dan andal.
“Yang hari ini kita juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan dari warga masyarakat kita, maka kami dari Pemda juga sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait dengan kendala-kendala yang mereka alami terkait dengan proses pemadaman ini sendiri,” ucap Aulia.
Ia menjelaskan, keterbatasan daya listrik menjadi salah satu persoalan yang memerlukan penanganan jangka panjang. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur pembangkit untuk memperkuat ketersediaan pasokan energi di Kukar.
“Kalau seandainya memang kita di Kukar keterbatasan atau kita masih kekurangan daya untuk pembangunan atau kekurangan daya untuk kebutuhan listrik, maka kami mendorong kemarin sampai sudah ke Kementerian ESDM untuk dibangun PLTU Mulut Tambang yang ada di Kabupaten Kukar,” jelasnya.
Aulia menilai persoalan kelistrikan tersebut menjadi ironi bagi daerah yang memiliki sumber daya batu bara melimpah. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi gangguan pasokan listrik meskipun aktivitas pengangkutan batu bara berlangsung di wilayah mereka.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam menentukan kebijakan penyediaan energi bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
“Saya akan sampaikan kepada Kementerian ESDM bidang kelistrikan bahwa Bapak Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” ungkap Aulia.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian Aulia adalah Kecamatan Tabang. Ia menyebut pemadaman listrik masih kerap terjadi di wilayah tersebut, bahkan di tengah keberadaan aktivitas pertambangan batu bara berskala besar.
Menurutnya, kondisi kelistrikan di Tabang dapat menjadi gambaran mengenai persoalan keandalan pasokan listrik yang perlu mendapatkan penanganan lebih serius.
“Benchmark yang kami pakai adalah kondisi kita di Tabang. Di Tabang itu biarpetnya tiap hari pasti ada. Tiap hari pasti ada biarpet,” katanya.
Aulia juga menyinggung keberadaan perusahaan pertambangan batu bara yang memasok kebutuhan PLN. Ia mempertanyakan kondisi masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam yang justru masih menghadapi gangguan pasokan listrik.
“Bagaimana rasa kemanusiaan kita di lokasi tempat diambilnya sumber daya alam ini, malah di sana sering terjadi biarpet. Ini yang menjadi konsentrasi kita dan kami sekali lagi akan terus menyuarakan ini,” tegasnya.
Meski demikian, Aulia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengintervensi operasional PLN. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan penyedia listrik dan pemerintah pusat menjadi langkah yang terus ditempuh untuk memperjuangkan perbaikan layanan.
“Kewenangan kami untuk mengintervensi terlalu jauh terhadap ini, itu tidak ada. Tetapi kami selalu berkoordinasi dengan PLN, dengan Kementerian ESDM bidang kelistrikan, sehingga kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Kukar,” tutupnya.
Pemkab Kukar berharap koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama di wilayah yang masih sering mengalami pemadaman.
Usulan pembangunan PLTU Mulut Tambang menjadi salah satu opsi yang diperjuangkan pemerintah daerah. Namun, realisasinya masih memerlukan kajian, perencanaan, serta keputusan pihak berwenang agar pembangunan infrastruktur energi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan listrik masyarakat Kukar. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
