Pemprov Babel Siapkan Pendataan Pejabat BUMD untuk Clearance BIN

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) akan menindaklanjuti pendataan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah mengikuti sosialisasi pelayanan clearance yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN), Kamis (08/10/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan tahapan administrasi dan koordinasi dengan Badan Intelijen Daerah (Binda).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, menyampaikan bahwa peserta sosialisasi perlu menyelesaikan sejumlah tahapan pengisian data sebelum proses dilanjutkan. Pemprov Babel akan mengoordinasikan tindak lanjut tersebut bersama Binda.

“Setelah mengikuti sosialisasi ini, terdapat beberapa tahapan pengisian data yang harus diselesaikan oleh para pejabat BUMD. Selanjutnya, proses ini akan segera kita koordinasikan lebih lanjut bersama Binda,” ujar Fery sebagaimana diberitakan Albadarpost, Kamis, (08/10/2026).

Sosialisasi pelayanan clearance bagi pejabat BUMD itu diikuti Fery bersama jajaran Pemprov Babel secara daring melalui aplikasi Zoom dari Ruang Konferensi Video Kantor Gubernur di Air Itam, Pangkalpinang.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Subdirektorat Pengamanan Pejabat BUMD, Temangganro, hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan pelayanan clearance, mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan, serta sejumlah persoalan umum yang kerap dihadapi BUMD dalam proses tersebut.

“Melalui pelayanan clearance dalam webinar ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memahami serta dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal,” ujar Temangganro.

Pemaparan itu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan mekanisme pelayanan kepada pemerintah daerah agar prosedur pengajuan dapat dipahami dan diterapkan sesuai ketentuan.

Pelayanan clearance melalui sistem digital diharapkan membuat proses klarifikasi dan verifikasi pejabat BUMD lebih praktis, sekaligus tetap memperhatikan ketelitian dan standar pengawasan.

Bagi Pemprov Babel, tindak lanjut setelah sosialisasi menjadi tahapan penting agar informasi yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan.

Kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Koordinasi lanjutan dan penyelesaian pengisian data diharapkan membantu pelaksanaan pelayanan clearance pejabat BUMD berjalan lebih tertib dan optimal. []

Redaksi01