Pemprov-BPS Bahas Jalan Keluar dari Kemiskinan

ADVERTORIAL – Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mengakselerasi pembangunan berbasis data mulai dikuatkan dengan kolaborasi aktif bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Selasa (24/06/2025), digelar Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kondisi sosial ekonomi terkini Kaltim, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji.

Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Ekonomi Setda Kaltim Iwan Darmawan, dan sejumlah pejabat teknis lainnya. Dalam forum tersebut, BPS Kaltim menyampaikan berbagai indikator strategis yang memotret kondisi masyarakat, mulai dari angka kemiskinan hingga isu stunting dan ketenagakerjaan.

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, memaparkan bahwa secara umum angka kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami perbaikan dalam empat tahun terakhir. “Selama periode September 2020 hingga 2024, angka kemiskinan turun sebesar 5,51 persen,” ujarnya. Namun, ia menggarisbawahi adanya ketimpangan yang signifikan antara wilayah kota dan desa. “Tingkat kemiskinan di perkotaan berada di angka 4,4 persen, sementara di pedesaan masih cukup tinggi, yaitu 8 persen,” jelasnya.

Pemaparan ini disambut serius oleh Wakil Gubernur Seno Aji. Ia menilai bahwa kesenjangan antara kota dan desa perlu menjadi fokus perhatian, mengingat dampaknya yang luas terhadap pemerataan pembangunan. “Data yang disampaikan BPS ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan, agar kita bisa melakukan intervensi yang tepat dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat,” tegas Seno Aji.

Lebih lanjut, ia juga mendorong agar kerja sama dengan BPS tidak hanya bersifat laporan data, namun juga melibatkan rekomendasi dan strategi konkret. “Kita tidak bisa hanya berpatokan pada data saja, perlu ada sinergi dan saran konkret dari BPS sebagai lembaga statistik resmi, agar program-program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” katanya.

Selain soal kemiskinan, isu ketenagakerjaan dan stunting juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berharap masukan dari BPS bisa mendukung penyusunan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Rapat terbatas ini dipandang sebagai tonggak awal penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan institusi statistik. Dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan evaluasi berkala, Pemprov Kaltim berharap dapat merumuskan langkah-langkah pembangunan yang tidak hanya efektif, namun juga berkeadilan bagi seluruh wilayah, termasuk pedesaan yang selama ini tertinggal. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti