Pengakuan Terdakwa Buka Fakta Baru dalam Persidangan Kasus Koperasi SJM Kraksaan
Suasana sidang dugaan penggelapan dalam jabatan mantan karyawan KSP SJM Kraksaan di PN Kraksaan, Kamis (12/11/2026). (Foto : Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO-Sidang kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat terdakwa berinisial MF salah seorang mantan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SJM Kraksaan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, selaku ketua majelis hakim adalah Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH, MH, Rio Lery Putra Mamonto, SH dan Fendy Aditiya Siswa Yuliyanto, SH, MH berlangsung pada Kamis (12/11/2026) bertempat di ruang Candra.
Dalam agenda persidangan dengan nomer perkara 162/Pid.B/2026/PN. Krs kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Ali mendatangkan empat orang saksi dari KSP SJM Kraksaan.
Keempat saksi tersebut membuat pengakuan yang berbeda, salah seorang saksi berinisial Y bagian kasir mengakui memperoleh surat teguran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo terkait legalitas keabsahan KSP SJM.
“Iya benar pernah mendapat surat beberapa bulan yang lalu, tapi isinya saya tidak tahu, sementara untuk rekening perusahaan sepengetahuan saya baru beberapa bulan yang lalu juga,” jelas Y saat dicecar pertanyaan oleh penasehat hukum terdakwa S Husin S, SH dan Pradipta Atmasunu, SH, MH.
MF dalam pengakuan dihadapan majelis hakim bahwa nilai kerugian yang diklaim pihak KSP SJM sebesar Rp43 juta tidaklah sepenuhnya benar, sebab dari Rp43 juta tersebut sudah sebagian dicicil.
Disamping itu dalam mekanisme peminjaman nasabah baru yang dipersoalkan, MF menegaskan pengunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman di KSP SJM telah diketahui oleh pimpinan koperasi.
“Dari 77 nasabah yang saya tangani semuanya menggunakan KTP, bahkan walaupun sebagian menggunakan KTP orang lain sudah sepengetahauan pimpinan koperasi,” ungkap MF saat memberikan keterangan di PN Kraksaan, Kamis (12/11/2026).
Namun keterangan terdakwa soal penggunaan KTP tersebut dibantah oleh saksi A yang merupakan salah satu pimpinan KSP SJM Kraksaan.
Sementara itu S Husin, SH menyatakan pihak KSP SJM Kraksaan dalam pengakuannya bahwa salah satu syarat sahnya koperasi tidak dijalankan yaitu masalah rekening bank.
“Yang sangat krusial dalam fakta persidangan soal legalitas perusahaan yakni terkait keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) kedua kantor KSP SJM yang satu di jalan Yos Sudarso Desa Sidopekso Kraksaan dan Jalan Sahara Desa Kebon Agung, itu dua hal yang jelas berbeda tidak bisa disamakan,”pungkas S Husin, SH. (rac)
