Penyaluran Rumah Subsidi Kepri Hampir Capai Target, Tersisa 99 Unit
TANJUNGPINANG – Penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyisakan 99 unit untuk mencapai target 4.000 unit pada 2026. Hingga November, realisasi program tersebut mencapai 3.901 unit atau 97,53 persen dengan nilai pembiayaan Rp486,41 miliar.
Capaian itu menempatkan Kepri dalam kelompok 15 besar provinsi dengan realisasi penyaluran rumah subsidi tertinggi di Indonesia. Namun, pemerataan pemanfaatan program masih menjadi perhatian, terutama untuk mendorong peningkatan penyaluran di Kota Tanjungpinang dan wilayah sekitarnya.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan sosialisasi dan percepatan program rumah subsidi FLPP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kepri, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Heru, penyaluran rumah subsidi di Kepri masih terkonsentrasi di beberapa daerah. Kota Batam menempati posisi pertama, disusul Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan. Sementara itu, Kota Tanjungpinang berada di urutan keempat.
“Sebaran rumah subsidi FLPP tertinggi di Provinsi Kepri urutan pertama terdapat di Kota Batam, disusul dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, sedangkan Kota Tanjung Pinang menempati urutan keempat,” kata Heru, Sabtu (14/11/2026) saat saat Sosialisasi dan Percepatan Program Rumah Subsidi FLPP di Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan RI Kepri.
BP Tapera mendorong masyarakat, khususnya di Tanjungpinang dan sekitarnya, agar memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Upaya sosialisasi terus dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai kesempatan memperoleh rumah melalui program pemerintah.
Secara nasional, realisasi penyaluran dana subsidi FLPP pada 2026 telah mencapai 205.478 unit rumah dengan nilai Rp25,6 triliun. Pemerintah menyediakan kuota sebanyak 350.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.
“Kami tidak henti-hentinya, meskipun hari libur kami terus menyampaikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, akan pentingnya arti dari rumah, karena Pemerintah telah menyediakan kuota yang besar, yaitu 350 ribu unit rumah subsidi (FLPP) di tahun ini,” tambahnya.
Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BP Tapera membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha perumahan setempat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap persoalan yang dihadapi pengembang dalam merealisasikan pembangunan rumah subsidi.
Salah satu kendala yang mengemuka berkaitan dengan pemecahan sertifikat induk dan perizinan pendirian bangunan. Sejumlah lahan yang akan dikembangkan masih tercatat sebagai kawasan hutan sehingga proses perizinannya menghadapi hambatan.
“Informasi ini tentunya menjadi perhatian dan perlu disampaikan kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah,” terang Heru.
Untuk melihat kondisi pembangunan secara langsung, BP Tapera juga mengunjungi dua lokasi perumahan subsidi di Tanjungpinang, yakni Perumahan Ayana Residence dan Perumahan One Piece.
Dengan realisasi yang telah mendekati target, percepatan penyaluran diharapkan dapat menuntaskan sisa kuota Kepri sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Penyelesaian persoalan administrasi dan perizinan lahan juga menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lebih lancar. []
Redaksi01
