Polres Banjar Ungkap Dugaan TPPO, PMI Asal Banjar Jadi Korban Eksploitasi
KOTA BANJAR – Praktik penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) tanpa melalui perusahaan resmi diduga menjadi pintu masuk eksploitasi tenaga kerja ke luar negeri. Kepolisian Resor (Polres) Banjar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa seorang perempuan berinisial SW (39), warga Kota Banjar, setelah korban hanya menerima upah satu kali selama lima bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Brunei Darussalam.
Dalam pengungkapan kasus yang disampaikan melalui konferensi pers pada Sabtu (21/11/2026), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Banjar Didi Dewantoro menjelaskan, penyidik telah menetapkan seorang laki-laki berinisial W (55), warga Kabupaten Ciamis, sebagai tersangka.
Kasus tersebut bermula pada Desember 2024 ketika korban menerima tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Brunei Darussalam dengan janji gaji sekitar Rp4,5 juta per bulan. Namun, selama kurang lebih lima bulan bekerja, korban hanya memperoleh pembayaran sekitar Rp1,8 juta pada bulan pertama.
Pembayaran tersebut pun dipotong dengan alasan penggantian biaya pemberangkatan. Adapun upah untuk bulan kedua hingga kelima tidak pernah diterima korban.
Menghadapi kondisi tersebut, SW akhirnya melarikan diri dari rumah majikannya dan meminta perlindungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam. Dari sana, korban menghubungi adik kandungnya di Indonesia hingga kasus tersebut dilaporkan ke Polres Banjar.
Hasil penyidikan mengarah kepada W yang diduga melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara perorangan tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penempatan dan pelindungan PMI.
Penyidik juga menduga tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta dari setiap orang yang diberangkatkan. Pengembangan perkara menemukan indikasi bahwa sekitar 10 PMI telah diberangkatkan oleh tersangka ke sejumlah negara, yakni Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Temuan tersebut membuka kemungkinan adanya korban lain dalam praktik penempatan tenaga kerja yang diduga dilakukan di luar mekanisme resmi. Meski demikian, jumlah dan identitas korban lainnya masih perlu dipastikan melalui proses penyidikan.
Untuk mendukung penanganan perkara, polisi menyita barang bukti berupa dua lembar cetakan foto dokumen paspor dan visa atas nama korban. Penyidik juga mengamankan enam lembar surat keterangan dan dokumen permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Cilacap.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana dalam perkara tersebut disebut mencapai 15 tahun penjara.
Kapolres Banjar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa memeriksa kejelasan prosedur perekrutan dan legalitas pihak yang memberangkatkan. Calon PMI diminta memastikan proses penempatan dilakukan melalui perusahaan yang memiliki izin resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari praktik eksploitasi.
Penyidik masih mengembangkan perkara untuk menelusuri kemungkinan adanya korban tambahan serta pihak lain yang terlibat. Polres Banjar juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar proses hukum dapat berlanjut hingga tahap berikutnya. []
Redaksi01
