Program Barak Militer untuk Anak Bermasalah Dianggap Solusi, Dedi Mulyadi Tak Gentar Dikritik
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk tetap melanjutkan program pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer, meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan. Program yang diklaim sebagai bentuk pembinaan karakter tersebut diinisiasi untuk menanggulangi berbagai perilaku menyimpang remaja yang tidak tersentuh jalur hukum, namun menimbulkan kekhawatiran sosial.
“Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Jadi saya tidak akan mundur,” ujar Dedi saat diwawancarai di Bandung, Minggu (4/5/2025).
Mantan Bupati Purwakarta tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keteguhan hati layaknya batu karang, terutama dalam merealisasikan gagasan yang berorientasi pada kepentingan bangsa.
Ia juga menampik anggapan bahwa program barak militer bersifat menghukum, dan menekankan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pembinaan melalui kedisiplinan dan pembangunan karakter.
Program tersebut menyasar anak-anak dengan perilaku menyimpang seperti membolos sekolah, kecanduan permainan daring, balap liar, serta konsumsi minuman keras dan obat-obatan seperti ciu dan eximer. Menurut Dedi, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat ditindak melalui jalur pidana, namun memerlukan pendekatan edukatif dan rehabilitatif.
“Pertanyaannya adalah, ketika orang tua sudah tidak punya kesanggupan, maka negara harus hadir. Minum ciu atau mengonsumsi eximer tidak bisa serta-merta dipidana, tetapi tetap harus ditangani dengan serius,” tegasnya.
Dedi mengklaim, respons dari masyarakat justru menunjukkan antusiasme yang tinggi. Banyak orang tua, katanya, mulai mengajukan permohonan untuk menitipkan anak-anak mereka ke dalam program pembinaan tersebut karena telah kewalahan menghadapi perilaku anak-anak mereka di rumah.
Sebagai bagian dari strategi implementasi, Dedi menyebut telah menjalin koordinasi dengan berbagai kepala daerah di Jawa Barat serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan kesiapan program.
Ia menekankan bahwa pelibatan TNI bukan dalam konteks militerisasi anak, melainkan untuk menanamkan disiplin, etika, dan tanggung jawab sebagai fondasi masa depan.
“Saya dan kepala daerah lain, termasuk Bupati Purwakarta dan wali kota se-Jawa Barat, telah menyatakan kesiapan bekerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan pembinaan ini,” ujar Dedi menutup pernyataannya.
Meski demikian, wacana ini masih menjadi bahan perdebatan publik. Beberapa kalangan menilai pendekatan yang terlalu keras berisiko menimbulkan trauma bagi anak-anak.
Namun, Dedi tetap berdiri pada pendiriannya bahwa pembinaan melalui pendekatan barak militer dapat menjadi solusi transformatif dalam menyelamatkan generasi muda dari jurang kenakalan dan penyimpangan sosial. []
Nur Quratul Nabila A
