Program Penguatan dan Perluasan Call Centre SAPA 129, Kementerian PPPA

SAMARINDA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus memperkuat komitmennya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan call centre SAPA 129. Program ini dirancang sebagai saluran aduan cepat tanggap dan responsif yang dapat diakses masyarakat secara luas.

SAPA 129 berperan sebagai pusat pengaduan nasional yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai kasus kekerasan. Tidak hanya itu, program ini juga dirancang untuk memberikan penanganan terpadu dan holistik terhadap korban, dengan melibatkan lintas sektor dalam prosesnya.

“Jadi bila ada kekerasan, atau melihat kekerasan, atau mengalami kekerasan, bisa melakukan call centre di SAPA 129,” kata Menteri PPPA RI, Arifah Choiri Fauzi, saat menyampaikan paparannya dalam Pertemuan dan Diskusi Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/05/2025).

Menurut Arifah, saat ini Kementerian PPPA tengah mengembangkan jangkauan layanan SAPA 129 hingga ke tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta seperti BCA. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa layanan benar-benar menjangkau masyarakat di akar rumput.

“Call centre ini tidak semata-mata hanya menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tetapi juga mencakup isu lain yang berdampak pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, Kementerian PPPA juga telah melakukan konsolidasi bersama pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kolaborasi ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi kelompok rentan.

Upaya ini juga mencakup penyusunan mekanisme kerja terpadu, pelatihan bagi petugas layanan, serta penguatan sistem pelaporan dan tindak lanjut yang responsif berbasis data. Dengan sistem yang lebih terstruktur, diharapkan setiap laporan yang masuk melalui SAPA 129 dapat segera ditindaklanjuti oleh unit terkait di daerah masing-masing.

Selain itu, pendekatan edukatif kepada masyarakat juga terus digencarkan melalui berbagai media dan forum dialog publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah persoalan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama.

“Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin meminta dukungan seluruh elemen terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim serta kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian PPPA. Kami percaya bahwa kekuatan terbesar berada pada sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak,” tutup Arifah.[]

Himawan Yokominarno.