RPJMD Kaltim Wajib Prioritaskan Akses Digital
KUTAI KARTANEGARA — Integrasi program konektivitas jaringan internet dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu fokus penting yang disoroti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Mispoyo, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kaltim di Grand Elty Singgasana Hotel, Tenggarong, Kamis (15/05/2025).
Dalam paparannya, Mispoyo menegaskan bahwa Diskominfo di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu memastikan arah kebijakan penyediaan jaringan internet tercermin jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Melalui forum seperti inilah, para peserta Rakorda sebaiknya menjadi pihak pertama yang memberikan masukan terkait program konektivitas jaringan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini tahapan penyusunan RPJMD dan RKPD masih berada pada fase perancangan. Hal ini membuka ruang partisipasi luas bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan konkret, termasuk model pembangunan jaringan internet gratis bagi desa-desa yang selama ini terkendala akses.
Menurut Mispoyo, keberadaan konektivitas jaringan bukan hanya menunjang percepatan layanan publik, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung visi Generasi Emas Kaltim 2025–2030. Akses internet yang merata akan menjadi pintu masuk bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan literasi digital, mengembangkan ekonomi kreatif, dan memperkuat komunikasi pemerintah dengan warga.
“Dengan perencanaan matang dan dukungan seluruh pihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kemajuan Kaltim,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya Diskominfo melakukan kajian komprehensif sebelum program konektivitas internet desa dijalankan. Hal ini perlu dilakukan agar potensi kendala di lapangan, mulai dari kondisi geografis hingga kebijakan efisiensi anggaran, dapat diantisipasi sejak awal.
Mispoyo mencontohkan, masukan yang relevan dalam forum perencanaan bisa mencakup rencana pembangunan creative hub, kolaborasi dengan pihak swasta, serta model pembiayaan yang berkelanjutan. Menurutnya, peran strategis Diskominfo dalam mendukung konektivitas jaringan harus tercantum secara tegas dalam RPJMD dan RKPD agar implementasinya memiliki pijakan legal yang kuat.
Ia menutup dengan menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. “Sinergi inilah yang akan memastikan konektivitas digital berjalan merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil,” pungkasnya. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
