Samarinda Ditetapkan Sebagai Lokasi Sekolah Rakyat, DPRD Apresiasi Kemensos
SAMARINDA — Kota Samarinda ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (19/5/2025).
Novan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang berlokasi di Kecamatan Palaran untuk mendukung program pendidikan alternatif tersebut. Saat ini, pembersihan lahan telah dilakukan pada sekitar 5 hektare, dan pembangunan fisik menunggu hasil survei kelayakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami sudah siapkan lahan di Palaran, bahkan sudah dilakukan pembersihan lahan sekitar 5 hektare. Tinggal menunggu proses survei kelayakan dari Kementerian PUPR,” ujar Novan, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda Ulu.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurut Novan, program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, berkaitan tentang Sekolah Rakyat ini sendiri, paling tidak salah satu tujuannya adalah untuk meng-caver siswa yang tidak mampu,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Meskipun pembangunan sekolah secara permanen belum dimulai, Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah awal dengan memfasilitasi kegiatan belajar di tempat sementara yang berlokasi di Samarinda Seberang, melalui kerja sama dengan Yayasan Melati.
Untuk tahun ajaran 2025–2026, proses perekrutan siswa telah dimulai dengan target 100 pelajar. Rekrutmen dilakukan berdasarkan data keluarga miskin ekstrem dari Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda yang telah diverifikasi.
Sasaran utama program ini adalah anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Novan menegaskan bahwa mereka menjadi prioritas utama dalam mendukung misi nasional mengatasi kesenjangan pendidikan. []
Slamet
