Samarinda Perlu Kolaborasi Hadapi Banjir

ADVERTORIAL – Peristiwa banjir yang kembali melumpuhkan sejumlah kawasan di Kota Samarinda pada 12 dan 27 Mei 2025 lalu menjadi alarm serius bagi kebijakan pengendalian air di daerah tersebut. Dengan curah hujan yang melampaui 100 milimeter per detik dan fenomena pasang tinggi Sungai Mahakam, kondisi geografis kota tak lagi menjadi satu-satunya penyebab banjir.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Yusrul Hana, menyoroti persoalan banjir dari perspektif regional. Ia menilai bahwa masuknya air dari luar wilayah, termasuk dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan kawasan tambang, turut memperberat beban drainase Kota Samarinda.

“Air yang masuk ke Samarinda bukan hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari wilayah luar seperti Kukar dan kawasan tambang. Ini memperparah kondisi banjir yang terjadi,” ujar Yusrul saat ditemui di Kantor DPD Gerindra Kaltim, Sabtu (07/06/2025).

Pernyataan itu memperkuat gagasan bahwa pengendalian banjir di Samarinda tidak bisa dilakukan secara parsial. Yusrul menekankan perlunya pendekatan lintas batas administratif dan intervensi skala besar agar masalah tidak berulang setiap musim hujan.

DPRD Kota Samarinda telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan BPBD sebagai langkah evaluatif dan proyeksi program. Meski pelaksanaan fisik proyek pengendalian banjir baru akan dimulai pertengahan tahun ini, penanganan telah difokuskan pada titik-titik rawan seperti Jalan Surianata, Juanda, dan Pasundan.

Namun, menurut Yusrul, mengatasi genangan tidak cukup hanya dengan menambal titik masalah. Ia mengusulkan pembangunan pintu air di sekitar Jembatan 1 Sungai Karang Mumus sebagai solusi jangka panjang.

“Dengan pintu air, kita bisa kendalikan arah aliran air saat Sungai Mahakam pasang. Ini bisa jadi solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di masa depan,” katanya.

Gagasan tersebut kini sedang dalam tahap pembahasan dan koordinasi lintas instansi. Yusrul menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, agar langkah-langkah infrastruktur strategis bisa terealisasi dengan optimal.

“Penanganan banjir harus jadi prioritas bersama, bukan hanya kewajiban satu pihak saja,” tegasnya. Menurutnya, hanya dengan sinergi dan perencanaan jangka panjang, Kota Samarinda bisa bebas dari ancaman banjir tahunan yang selama ini mengganggu aktivitas dan keselamatan warganya.

Penulis: Selamet