Samarinda Usulkan Pintu Air Cegah Banjir Permanen
ADVERTORIAL – Upaya mengatasi banjir tahunan di Kota Samarinda kini memasuki babak baru. Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mulai menyatukan langkah dalam merancang solusi jangka panjang melalui pembangunan sistem pintu air. Usulan ini menjadi bagian dari rencana besar normalisasi Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.
Rencana tersebut mencuat sebagai respons atas ketidakcukupan pendekatan konvensional dalam menangani banjir yang makin parah seiring meningkatnya curah hujan dan naiknya permukaan air sungai. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif daerah ini mengindikasikan keseriusan dalam menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Memang ada dorongan kuat untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam. Dalam rapat dengar pendapat, DPRD mengetahui bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun rencana jangka panjang untuk mengusulkan pembangunan pintu air,” kata Yusrul Hana, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, saat diwawancarai Sabtu (07/06/2025).
Namun, proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya besar, antara Rp600 hingga Rp700 miliar. Untuk itu, Pemerintah Kota tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata, melainkan melibatkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR.
“Usulan ini diarahkan ke pemerintah pusat, bukan didanai oleh daerah,” jelas Yusrul.
Langkah koordinasi pun telah dilakukan Wali Kota Samarinda, termasuk dengan Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono, yang diharapkan dapat mengawal usulan tersebut hingga ke tingkat kementerian.
Pembangunan sistem pintu air yang dirancang mengambil referensi dari model serupa yang diterapkan di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta. Sistem ini dinilai efektif mengendalikan air pasang dari laut dan tetap memungkinkan air dari dalam kota mengalir keluar.
“Prinsip inilah yang ingin diterapkan di Samarinda, agar banjir akibat intrusi air Sungai Mahakam bisa dicegah, sementara air hujan tetap dapat dialirkan keluar kota,” tambah Yusrul.
Jika terwujud, proyek ini tidak hanya berpotensi menekan frekuensi banjir besar, tetapi juga meningkatkan ketahanan lingkungan, memperkuat infrastruktur kota, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Dengan ancaman perubahan iklim dan potensi kerugian akibat banjir yang terus meningkat, Pemkot dan DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius agar pembangunan pintu air dapat segera dimulai.
Penulis: Selamet
