Sasaran Bedah Rumah di Bogor Melonjak Jadi 10.000 Unit pada 2026
BOGOR – Sasaran program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor meningkat tajam menjadi 10.000 unit pada 2026, dari sebelumnya 1.346 unit pada 2025. Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, kepastian hukum kepemilikan tanah, dan dukungan ekonomi keluarga.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, bantuan perumahan tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki legalitas tanah serta akses pembiayaan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Hal itu disampaikan Maruarar saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti masih banyak warga yang telah menguasai tanah selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan.
“Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat,” katanya, sebagaimana diberitakan Antara, Senin (16/11/2026).
Menurut Maruarar, sertifikasi tanah gratis merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Program tersebut sekaligus diharapkan membantu penerima manfaat memperoleh perlindungan atas hak kepemilikan tanah.
Perluasan bantuan perbaikan rumah juga berlangsung di tingkat provinsi. Di Jawa Barat, sasaran program meningkat dari 6.347 unit pada 2025 menjadi 40.000 unit pada 2026.
Selain bantuan perbaikan rumah dan sertifikasi tanah, pemerintah menyiapkan sejumlah kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah subsidi. Fasilitas tersebut meliputi bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka sebesar satu persen.
Pemerintah juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi pemberdayaan ekonomi, pemerintah menghubungkan program perumahan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan dukungan Permodalan Nasional Madani (PNM). Maruarar menyebut bunga pembiayaan PNM diturunkan dari 22 persen menjadi delapan persen.
“Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen,” ujarnya.
Ia menilai keterpaduan kebijakan tersebut penting agar manfaat program tidak berhenti pada peningkatan kualitas fisik bangunan. Perbaikan rumah, legalitas tanah, dan dukungan pembiayaan diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga kondisi tempat tinggal dan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat turut meningkat.
“Jadi komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki,” kata Maruarar.
Melalui perluasan sasaran dan integrasi berbagai bantuan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak, kepastian hukum atas tanah, serta kesempatan memperkuat kondisi ekonomi mereka. []
Redaksi01
