Sekolah di Kutim Belum Teraliri Listrik 24 Jam, Program Digitalisasi Terhambat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, tantangan infrastruktur dasar seperti listrik masih menjadi hambatan serius bagi sejumlah satuan pendidikan, khususnya di daerah terpencil.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Armin, mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sekolah di wilayah Kalimantan Timur yang belum menikmati aliran listrik secara penuh selama 24 jam. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendidikan bertema “Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pemanfaatan Teknologi Digital” di Ballroom Hotel Harris, Jalan Untung Suropati, Samarinda, Selasa (10/06/2025).

“Sebagai gambaran bahwa masih ada sekolah kami yang belum ada listriknya. Itu di daerah Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Di sekolah itu hanya mendapatkan aliran listrik dari jam 18.00 Wita sampai jam 24.00 Wita,” ujar Armin.

Ia menegaskan, keterbatasan tersebut menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan teknologi digital yang digalakkan Pemprov Kaltim. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, proses digitalisasi pendidikan menjadi sulit diwujudkan secara merata.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, Hetifah Saifudian, menyatakan apresiasinya terhadap komitmen Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program prioritas Gratispol. Program tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi Strata 3 (Doktoral).

“Kebijakan gubernur itu menurut saya sudah tepat sekali, bahkan kita sudah mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mewajibkan pendidikan dasar itu bisa dijangkau oleh semuanya, baik di pendidikan negeri maupun swasta,” tutur Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah menegaskan pentingnya penanganan persoalan pendidikan di lapangan secara teknis, cermat, dan bertahap. Ia menyarankan perlunya kolaborasi lintas sektor, baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD) maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, guna mengurai berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program pendidikan.

“Kolaborasi menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan, terutama di wilayah yang masih tertinggal dalam infrastruktur dasar. Dengan sinergi, kita bisa mengatasi hambatan dan mendorong akselerasi peningkatan mutu pendidikan,” imbuhnya.

Pemprov Kaltim diharapkan tidak hanya fokus pada penguatan konten pendidikan, tetapi juga percepatan pemenuhan sarana penunjang seperti listrik dan jaringan internet. Dengan begitu, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dapat benar-benar terwujud di seluruh pelosok daerah Kalimantan Timur. [] (NUR/ENG/ADV/DISKOMINFOKALTIM)