Sekretariat DPRD Kaltim Dipuji, Isu Pergantian Dinilai Prematur

ADVERTORIAL – Isu pergantian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhayati Usman, menjadi sorotan setelah ia tidak hadir dalam Rapat Paripurna Ke-31 DPRD Kaltim, Jumat sore (15/08/2025). Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan tidak ada alasan mendesak untuk mengganti jabatan penting itu. Pernyataan disampaikan usai rapat di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Ketidakhadiran Nurhayati pada rapat sore itu menurut Hasanuddin murni karena sakit. Bahkan, ia hadir pada rapat paripurna pagi di hari yang sama meski kondisinya kurang sehat.

“Beliau hadir pagi tadi meski sedang sakit. Setelah itu beliau izin kepada saya karena tidak sanggup mengikuti rapat paripurna sore,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin menekankan kinerja Nurhayati yang selama ini dinilai baik dan aktif dalam melaksanakan tugas. Ia menekankan peran strategis Sekretaris DPRD, khususnya sebagai Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang penting dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik murni maupun perubahan.

“Kalau tidak ada sekretaris, kita bisa bingung sendiri. Saat ini beliau masih menjabat dan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran daerah,” tegasnya.

Menanggapi tudingan bahwa Sekretariat DPRD kurang transparan dalam menyampaikan jadwal rapat kepada pihak eksekutif, Hasanuddin menepisnya. Ia menjelaskan setiap rapat paripurna telah diagendakan sebulan sebelumnya melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim, dikonfirmasi seminggu sebelum pelaksanaan, dan diingatkan kembali tiga hari sebelum rapat. “Tidak ada yang mendadak. Semua sudah terjadwal dan diinformasikan,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa rapat paripurna sempat diwarnai ketidakhadiran Gubernur Kaltim maupun pejabat eksekutif, yang hanya diwakilkan oleh Staf Ahli Gubernur. Kondisi ini menimbulkan kritik karena dianggap kurang merepresentasikan tanggung jawab pimpinan daerah dalam forum resmi DPRD.

Hasanuddin menekankan pentingnya komunikasi efektif antar legislatif dan eksekutif agar setiap agenda resmi berjalan lancar. Meski terdapat perbedaan pandangan, semua pihak sebaiknya fokus memperkuat sinergi. Kehadiran pejabat dalam rapat paripurna, menurutnya, bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab moral kepada masyarakat yang diwakili.

“Intinya, kita semua punya peran. Komunikasi yang baik akan membuat kerja sama antar lembaga semakin solid,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin berharap isu mutasi Sekretaris DPRD tidak menjadi polemik yang mengganggu kinerja lembaga. Evaluasi jabatan struktural, menurutnya, harus dilakukan secara objektif, bukan karena tekanan opini publik.

“Selama ini beliau (Nurhayati Usman) bekerja dengan baik. Kalau pun ada perbaikan, itu wajar dalam organisasi. Tapi untuk mengganti, saya kira belum ada alasan yang mendesak,” tambahnya.

Ia juga mengajak publik menghargai kerja Sekretariat DPRD, yang memastikan kelancaran agenda resmi mulai dari dokumen hingga pelayanan administrasi anggota dewan. “Semua masih berjalan seperti biasa. Kita fokus bekerja untuk rakyat Kaltim,” pungkas Hasanuddin.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum