Wagub Kaltim Tinjau Lokasi Longsor Lempake

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, turun langsung ke lokasi bencana tanah longsor di kawasan Belimau, Gang Bulutangkis, RT 22, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada Rabu (14/05/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan situasi terkini di lapangan, kondisi korban, serta mengevaluasi penanganan darurat yang telah dijalankan oleh aparat dan relawan.
Tanah longsor yang terjadi pada awal pekan ini menyebabkan kerusakan parah di wilayah pemukiman padat penduduk. Berdasarkan data awal, bencana tersebut berdampak langsung pada enam kepala keluarga. Dalam pernyataan resminya saat melakukan peninjauan, Seno Aji menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa warga.
“Peninjauan hari ini kita berada di Lempake, tepatnya di Belimau. Ada korban longsor dari enam kepala keluarga, yang terdiri dari empat korban meninggal dunia dan dua mengalami luka-luka,” ujar Seno Aji kepada awak media di lokasi kejadian.
Dalam tinjauan lapangan, Wakil Gubernur turut mencermati kondisi morfologi kawasan Belimau yang dinilai sangat rawan bencana. Kemiringan tanah yang ekstrem, kepadatan pemukiman, dan kurangnya sistem drainase menjadi faktor pemicu terjadinya longsor.
“Kita melakukan peninjauan karena penampakan morfologi wilayah ini sangat tidak layak huni dan rawan terkena longsor,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD dan Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan darurat serta menyiapkan langkah-langkah tanggap bencana. Penanganan juga melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan kemanusiaan. Sementara korban luka dirawat di fasilitas kesehatan terdekat, dan keluarga korban meninggal diberi pendampingan dan santunan awal.
Seno Aji juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim tengah menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di wilayah rawan longsor, termasuk penyusunan peta zonasi bencana secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa bencana seperti ini seharusnya bisa diantisipasi lebih dini melalui perencanaan tata ruang yang berbasis risiko.
“Langkah jangka panjang akan mengarah pada relokasi pemukiman yang berada di zona merah. Kami tidak ingin kejadian serupa terus berulang dan menimbulkan korban jiwa,” ungkapnya.
Sebagai bentuk mitigasi jangka menengah dan panjang, Seno Aji menyebut bahwa penataan wilayah permukiman di Samarinda akan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan provinsi. Pemerintah juga akan mempercepat penyusunan regulasi terkait hunian di kawasan rawan bencana, serta memperkuat peringatan dini dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan wilayah, mengurangi risiko kerugian akibat bencana, serta menciptakan lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan komunitas lokal, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan tersebut.[]
Rifky Irlika Akbar.