218 Kali Digelar, GPM Sultra Diperluas hingga Pelosok
KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) ke wilayah pelosok dan kepulauan setelah program tersebut telah digelar sebanyak 218 kali hingga 24 Agustus 2026. Perluasan ini diarahkan untuk memperkecil kesenjangan harga pangan sekaligus menjaga pasokan di tengah kondisi geografis Sultra yang memiliki banyak wilayah kepulauan.
GPM kembali digelar di Pelataran Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Senin (24/08/2026), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mendekatkan pangan dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadis Ketapang) Sultra Aris Sismanto mengatakan GPM tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi instrumen menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga.
“Tujuan Gerakan Pangan Murah ini untuk menstabilkan harga, untuk keterjangkauan harga, dan tentunya untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan kita,” ujar Aris, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Senin, (24/08/2026).
Salah satu strategi yang diterapkan dalam GPM adalah memperpendek rantai distribusi. Masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas langsung dari produsen maupun distributor sehingga terdapat selisih harga yang dapat ditekan.
“Dengan Gerakan Pangan Murah ini mata rantai itu kita pangkas sehingga masyarakat kita bisa menikmati harga dari distributor,” jelasnya.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah. GPM menjadi bagian dari langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berdasarkan data yang disebutkan dalam laporan tersebut, inflasi Sultra pada periode Januari-Juli 2026 memang menunjukkan tren penurunan, tetapi angka inflasi berdasarkan rilis Juli 2026 masih berada pada level 3,43 persen.
Komponen makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi. Kondisi itu membuat Pemprov Sultra berencana mempertahankan pelaksanaan GPM di berbagai wilayah.
“Gerakan Pangan Murah ini akan masih kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” katanya.
Perluasan program menjadi penting karena distribusi pangan di Sultra menghadapi tantangan geografis. Banyaknya wilayah kepulauan menyebabkan biaya dan jalur distribusi dapat berbeda antara wilayah perkotaan dan daerah yang berada jauh dari pusat distribusi.
Karena itu, pemerintah menargetkan manfaat GPM tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga warga yang berada di pelosok dan kepulauan.
“Bapak Gubernur terus akan memasifkan Gerakan Pangan Murah ini sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan GPM, sejumlah kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Beras premium 10 kilogram dijual Rp155.000, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 5 kilogram Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp20.000, minyak Bimoli 2 liter Rp46.000, minyak Filma 2 liter Rp45.000, gula pasir 1 kilogram Rp17.500, telur ayam Rp48.000, bawang merah 1 kilogram Rp30.000, dan bawang putih Rp40.000.
Selain menjaga keterjangkauan harga, Dinas Ketahanan Pangan Sultra mendorong diversifikasi konsumsi pangan dengan memanfaatkan komoditas yang tersedia di daerah. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jenis pangan tertentu sekaligus membuka ruang bagi pengembangan pangan lokal.
Aris menyebut Sultra memiliki sejumlah potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan. Di antaranya gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka (Kolaka) dan Gerakan Muna Makan Jagung di Kabupaten Muna (Muna).
Menurut Aris, pengembangan pola konsumsi berbasis pangan lokal dapat menjadi alternatif dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Potensi tersebut juga dapat menjadi contoh bagi wilayah lain untuk mengembangkan sumber pangan sesuai karakteristik masing-masing.
Pemerintah berharap masyarakat memanfaatkan GPM secara tertib dan sesuai kebutuhan. Dengan pelaksanaan yang terus diperluas, program tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar di berbagai wilayah Sultra. []
Redaksi01
