80 Persen Anggaran PKP 2026 Digelontorkan untuk Bedah 400 Ribu Rumah
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengarahkan sebagian besar anggaran tahun 2026 untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (RLTH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan target nasional mencapai 400.000 unit guna mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan sekitar 80 persen dari total anggaran kementeriannya dialokasikan untuk program tersebut. Kebijakan ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya menyasar puluhan ribu rumah.
“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Maruarar Sirait dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagaimana dilansir Antara, Jumat, (24/04/2026).
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp8 triliun difokuskan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional melalui BSPS, dengan estimasi bantuan rata-rata Rp20 juta per unit.
“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.
Program ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup kawasan perbatasan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Dari total target, sebanyak 15.000 unit dialokasikan khusus untuk wilayah tersebut.
“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujarnya.
Maruarar menambahkan, besaran bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, terutama di daerah dengan biaya konstruksi tinggi seperti Maluku Utara dan Papua.
Selain meningkatkan kualitas hunian, pemerintah menilai program ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ucapnya.
Pemerintah berharap, pelaksanaan program BSPS dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan. []
Penulis: Billy Patoppoi | Penyunting: Redaksi01
