Program RTLH di Wilayah 3T Diyakini Picu Pembangunan Nasional
JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Program yang dijalankan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menargetkan perbaikan ribuan rumah warga di wilayah perbatasan sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian, menyatakan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan hunian, tetapi juga diharapkan memicu hadirnya program lintas sektor di kawasan perbatasan.
“Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan,” kata Tito, sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (24/04/2026).
Ia menegaskan, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga agar memiliki rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan memiliki dampak strategis terhadap penguatan ketahanan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai program bedah rumah juga berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah melalui keterlibatan berbagai sektor pendukung.
“Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja,” kata Maruarar.
Ia menyebutkan, total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” ujarnya.
Anggaran tersebut setara sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional, termasuk di kawasan perbatasan sebagai bagian dari total target 400.000 unit rumah pada 2026.
Pemerintah berharap, melalui program ini, tidak hanya kualitas hunian masyarakat meningkat, tetapi juga tercipta efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal serta percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. []
Penulis: Fianda Sjofjan Rassat | Penyunting: Redaksi01
