TPT Turun, Tapi Job Fair Ricuh: Pemerintah Diingatkan soal Darurat Lapangan Kerja
JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa tren pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan penurunan.
Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen pada Februari 2025.
“Berdasarkan data BPS terbaru, TPT menurun dari 4,82 persen ke 4,76 persen. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang benar-benar menganggur juga mengalami penurunan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
Hasan menambahkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja juga berdampak positif terhadap peningkatan pekerja penuh waktu, yang kini mencapai 66,2 persen dari sebelumnya 65,6 persen.
Meskipun demikian, ia mengakui adanya tekanan dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan jumlah angkatan kerja baru.
“Peningkatan angka pengangguran absolut terjadi bukan hanya karena PHK, tetapi juga karena bertambahnya warga usia produktif yang baru lulus sekolah atau perguruan tinggi dan belum mendapatkan pekerjaan,” jelas Hasan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tetap optimistis terhadap kemampuan nasional dalam menciptakan peluang kerja.
Menurut Hasan, lima paket stimulus yang baru dirilis pemerintah ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Namun demikian, di tengah optimisme pemerintah, sejumlah pihak menyoroti realitas berbeda di lapangan. Kejadian kericuhan dalam acara bursa kerja (job fair) di Kabupaten Bekasi, Selasa (27/5/2025), memunculkan keprihatinan.
Sembilan pencari kerja harus dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan akibat antrean yang padat dan tidak terorganisasi dengan baik.
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menyebut insiden tersebut sebagai cerminan dari kondisi darurat ketenagakerjaan.
“Ini bukan sekadar peringatan, melainkan tanda bahwa kita tengah menghadapi darurat lapangan pekerjaan. Pemerintah harus fokus menyelesaikan persoalan ini secara sistemik,” kata Aznil dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).
Ia juga mengkritik program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan proyek 3 juta rumah, yang menurutnya belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan.
“Program-program tersebut terlalu simbolik dan sporadis. Yang dibutuhkan rakyat adalah lapangan kerja yang nyata, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Aznil mendorong pemerintah agar berani mengalihkan sumber daya dan kebijakan ke arah penciptaan pekerjaan yang lebih produktif.
Menurutnya, legitimasi publik hanya bisa diperoleh bila pemerintah mampu memberikan solusi konkret terhadap kebutuhan hidup masyarakat. []
Nur Quratul Nabila A
