DPRD Kaltim Dorong Perencanaan Inklusif IKN

PARLEMENTARIA – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai tidak bisa dilakukan hanya dari perspektif pusat semata. Perlu pendekatan menyeluruh yang melibatkan kepentingan daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara, Paser, dan wilayah Kalimantan Timur secara umum agar kebijakan ini tak menjadi proyek elitis yang mengabaikan masyarakat lokal.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, menegaskan bahwa proses perpindahan ASN ke IKN tidak boleh tergesa-gesa dan harus disusun melalui kajian komprehensif demi menciptakan dampak jangka panjang yang merata. “Proses pemindahan ASN jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Harus ada kajian yang mendalam,” tuturnya, Kamis (29/05/2025).

Fadly menyoroti bahwa selama ini narasi pembangunan IKN lebih banyak berfokus pada aspek fisik dan simbolik tanpa memperhitungkan peran strategis daerah sekitar yang akan terdampak langsung oleh perpindahan pusat pemerintahan ini. “Pemindahan IKN ini seharusnya tidak menjadi hal yang dipaksakan. Misalnya Pak Jokowi ingin memindahkan dari Jakarta ke wilayah PPU, tentu butuh kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa manfaat dari perpindahan ASN dan penduduk ke kawasan IKN semestinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk peningkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan kesempatan usaha. “Dengan berpindahnya masyarakat dan ASN ke IKN, ini seharusnya bisa mendorong ekonomi daerah. Tapi kita harus pikirkan bagaimana masyarakat Kaltim juga mendapatkan peran nyata, bukan hanya menjadi penonton ketika proses ini berjalan,” jelasnya.

Lebih jauh, Fadly mendorong agar pemerintah pusat dan daerah menyusun strategi yang berpihak pada penguatan kapasitas masyarakat lokal, termasuk pembangunan infrastruktur yang merata, pelatihan keterampilan kerja, dan dukungan terhadap sektor usaha mikro serta pelaku industri kreatif di daerah penyangga. “Kita ingin masyarakat lokal terlibat aktif, mendapat akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha yang sesuai dengan pembangunan IKN. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan,” tegasnya.

Fadly menyatakan bahwa keberhasilan IKN bukan hanya tentang keindahan gedung pemerintahan atau teknologi canggih, melainkan sejauh mana kota ini menjadi ruang hidup yang adil bagi seluruh warga, termasuk mereka yang selama ini menjadi bagian dari tanah Kalimantan. “Pembangunan IKN ini adalah proyek nasional yang melibatkan banyak sektor. DPRD Kaltim siap memberikan dukungan, tapi tentu harus dibarengi dengan transparansi, perencanaan matang, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet