Diskominfo Kaltim Dorong Media Kawal Good Governance

ADVERTORIAL – Peran media massa tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, namun juga berfungsi penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dalam kegiatan bertema Peran Media dalam Menyukseskan Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menegaskan posisi media sebagai aktor utama dalam pembangunan demokrasi lokal.

Acara yang digelar di Hungry Bank, Jalan Bukit Alaya, Samarinda, Kamis (08/05/2025), itu menggarisbawahi pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam menyukseskan program prioritas nasional seperti Quick Win dari Kemendukbangga/BKKBN, yang berfokus pada peningkatan kualitas keluarga dan penduduk Indonesia.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Irene.

Ia juga menguraikan bahwa prinsip good governance saat ini telah didukung secara regulatif melalui berbagai produk hukum nasional, antara lain UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang turut mengatur perilaku komunikasi di ruang digital.

Regulasi teknis lainnya, seperti Permenkominfo No. 4 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Kaltim No. 49 Tahun 2024, juga disebut Irene sebagai payung hukum yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan komunikasi publik secara terpadu.

“Melalui media, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan aktivitas pemerintahan bisa terpantau secara lebih objektif,” tegas Irene. Menurutnya, fungsi media bukan hanya menyampaikan program pemerintah, melainkan juga sebagai pengawas independen yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keberimbangan dan kesehatan ekosistem media. “Meski memiliki kemitraan dengan pemerintah, media harus tetap kritis. Di situlah keseimbangan demokrasi bisa terlihat,” ujarnya.

Dengan demikian, Irene berharap media di Kaltim mampu menjadi jembatan komunikasi dua arah antara publik dan pemerintah, serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sadar informasi dan partisipatif. []

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Tria Amukti