DPRD Desak Pemerataan Sekolah di Dapil 5

ADVETORIAL – Perencanaan pembangunan sekolah di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang membutuhkan pendekatan strategis lintas sektor. Salah satu fokus perhatian datang dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang menilai perlunya sinergi konkret antara eksekutif dan legislatif guna mengatasi persoalan akses pendidikan di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti daerah pemilihan (Dapil) 5.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa keberadaan sekolah yang merata secara geografis sangat penting dalam menjamin akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan sekolah tidak bisa hanya didasarkan pada persebaran wilayah semata. “Kan kita ini kan bicara wilayah ya, wilayah, contoh misalnya ada wilayah yang memang masuk wilayah itu banyak sekolah, tapi jaraknya jauh, nah ini yang juga menjadi catatan,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, tantangan utama dalam membangun unit sekolah baru saat ini adalah masalah keterbatasan lahan. Banyak wilayah yang memerlukan sekolah justru merupakan kawasan padat penduduk, sehingga sulit mencari lokasi yang sesuai untuk mendirikan bangunan pendidikan. “Memang hari ini kita bicara nanti yang pertama, kesulitan dalam membangun sekolah itu hari ini adalah lahan, itu yang pertama,” katanya.

Di samping persoalan lahan, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi penghambat utama. Novan menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dibagi untuk banyak sektor prioritas lainnya yang sama-sama mendesak. “Yang kedua ya, berkaitan dengan kemampuan APBD, karena kita juga punya program lain kan yang juga cukup urgent hari ini,” tambahnya.

Karena itu, ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan harus diprioritaskan melalui kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka menengah dan kemampuan keuangan daerah. “Makanya tadi disampaikan, kita sepakat saja antara eksekutif dan legislatif, apabila kita mau penuhi ini di 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, maka kita sepakati bersama,” ungkap Novan.

Di tengah berbagai kendala tersebut, Novan memastikan bahwa Pemkot Samarinda tetap berkomitmen untuk menjawab kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah kota, termasuk di kawasan pinggiran seperti Dapil 5. Ia optimistis bahwa kebutuhan pendidikan akan terpenuhi secara bertahap. “Tapi yang pasti, semua kebutuhan itu akan terpenuhi,” tegasnya.

Lebih jauh, Novan mendorong masyarakat untuk ikut memahami dinamika pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan. Ia menilai keterlibatan publik dan transparansi informasi dari pemerintah penting agar masyarakat tidak salah memahami arah kebijakan.

DPRD Kota Samarinda, melalui Komisi IV, juga berkomitmen untuk terus mendorong Pemerintah Kota agar memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data dan kebutuhan aktual, khususnya dalam hal penambahan rombongan belajar dan pembangunan unit sekolah baru di kawasan padat.

Sinergi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, serta kesepahaman soal skala prioritas diyakini dapat membuka jalan menuju pemerataan layanan pendidikan. Apabila perencanaan dilakukan dengan matang sejak awal, target pembangunan sekolah baru bisa dicapai dalam waktu dua hingga tiga tahun, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. []

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Enggal Triya Amukti