Retret Sekda di Akmil Tuai Kritik, Akademisi Soroti Watak Militeristik
JAKARTA — Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan menggelar kegiatan retret bagi para sekretaris daerah (sekda) di Akademi Militer (Akmil) Magelang menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Salah satu kritik keras datang dari Direktur Eksekutif Center for Indonesian Development Policy (CIDP), Cusdiawan, yang menilai langkah tersebut berpotensi memperkuat simbolisasi militer dalam ruang sipil.
Menurut Cusdiawan, retret tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dalam pemerintahan saat ini, yang kerap mengedepankan efisiensi anggaran, namun di sisi lain tampak sibuk dengan agenda seremonial yang tidak strategis.
Ia menyebutkan bahwa retret kepala daerah sebelumnya saja belum menunjukkan capaian yang jelas terhadap perbaikan kinerja pemerintahan daerah.
“Dalam pelaksanaan retret kepala daerah sebelumnya misalnya, sejauh mana output yang dihasilkan mampu mendorong kinerja pemerintahan daerah terutama dalam kaitannya dengan desentralisasi,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).
Sebagai dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang, Cusdiawan juga mempertanyakan simbol dan pesan di balik pemilihan lokasi retret di lingkungan militer.
“Apakah bagian dari ‘pesan’ yang coba dimainkan oleh elite pemerintahan hari ini bahwa militerisasi di ruang sipil akan semakin menguat termasuk dalam pemerintahan maupun birokrasi? Dan kecenderungan watak kepemimpinan yang akan berlangsung bercorak militeristik?” tuturnya.
Ia menilai, tren semacam ini sejalan dengan fenomena lain yang menunjukkan kecenderungan menguatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil, termasuk di antaranya revisi Undang-Undang TNI.
Hal itu, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan demokrasi.
“Jadi, jika dugaan ini benar, tentu akan membahayakan bagi demokrasi. Sebab itu, dalam hemat saya, isu retret sekda ini menyangkut hal yang lebih luas dan tidak sekedar soal inefisiensi anggaran, tetapi juga keberlangsungan demokrasi kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung terkait rencana retret sekda tersebut.
“Nanti akan ada retret untuk para sekda. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang dan para sekda ini ASN atau birokrat yang paling senior,” kata Tito dalam pernyataan resminya, Senin (23/6/2025).
Adapun pemerintah saat ini juga sedang menyelenggarakan retret gelombang kedua bagi kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat.
Retret ini diklaim sebagai bagian dari penguatan sinergi dan kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah, namun efektivitas dan urgensinya terus menjadi perdebatan. []
Nur Quratul Nabila A
