Pelantikan Barisan Pemuda Melayu, Wagub Kalbar : Peran Organisasi Kepemudaan Mitra Strategis Pemerintah
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dan Wali Kota Pontianak H. Edi Rusdi Kamtono usai pelantikan Barisan Pemuda Melayu (BPM) Minggu (17 Mei 2026 (Foto : Istimewa)
PONTIANAK, PRUDENSI.COM-Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan pentingnya peran organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah.
Termasuk peran Barisan Pemuda Melayu memiliki potensi besar dalam merangkul generasi muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan sosial, budaya, dan menjaga kondusivitas daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pelantikan Barisan Pemuda Melayu (BPM) di Gedung Sekolah Terpadu Kota Pontianak pada Minggu 17 Mei 2026.
“Pengurus yang baru dilantik harus mampu membawa organisasi ini semakin besar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya mengimbau agar kepengurusan tidak hanya aktif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tetapi juga mampu mengibarkan organisasi hingga ke tingkat bawah, sampai kecamatan dan desa,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk menjaga komunikasi yang baik dengan Forkopimda di masing-masing daerah, sehingga berbagai program sosial dan pembangunan dapat dilaksanakan secara kolaboratif.
“Organisasi kepemudaan tersebut untuk bersinergi bersama Forkopimda dalam pembangunan daerah, Barisan Pemuda Melayu memiliki potensi besar dalam merangkul generasi muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan sosial, budaya, dan menjaga kondusivitas daerah,”ujar Krisantus Kurniawan, Minggu (17/5/2026).
Lebih jauh Krisantus Kurniawan mengatakan. pengurus yang baru dilantik harus mampu membawa organisasi ini semakin besar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya mengimbau agar kepengurusan tidak hanya aktif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tetapi juga mampu mengibarkan organisasi hingga ke tingkat bawah, sampai kecamatan dan desa.
“Sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah merupakan kunci untuk mempercepat kemajuan daerah,” pungkas pria yang juga Politisi PDIP ini. (rac)
