SP2D Online Permudah Pencairan Dana Daerah
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui peluncuran dua inovasi strategis: sistem SP2D Online dan program Seven Days Service (SDS). Peluncuran dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (27/05/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Direktur Utama Bankkaltimtara Muhammad Yamin, serta para pejabat pengelola keuangan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem keuangan merupakan langkah penting yang tidak bisa ditunda lagi. “Transformasi digital dalam sistem keuangan daerah adalah keniscayaan. Dengan SP2D Online dan SDS, kita ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan ramah lingkungan,” ujarnya di hadapan peserta.
SP2D Online memungkinkan pengajuan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dilakukan secara digital tanpa memerlukan dokumen fisik. Sistem ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga mempercepat proses administrasi dan memangkas birokrasi.
Lebih lanjut, Muzakkir menjelaskan bahwa program SDS memungkinkan pencairan SP2D dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja, termasuk di hari Sabtu dan Minggu, melalui integrasi sistem dengan Bankkaltimtara.
“Perlu dilakukan integrasi antara SIPD dengan Bankkaltimtara, agar proses pencairan dana, mulai dari penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D, hingga pencairan dana ke rekening penerima secara realtime (tepat waktu),” jelasnya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelatihan teknis penggunaan aplikasi SP2D Online dan SDS, serta diskusi interaktif guna memperdalam pemahaman para peserta terhadap mekanisme digitalisasi keuangan yang diterapkan.
Transformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi juga menanamkan budaya kerja yang lebih efisien, profesional, dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan.
Dengan adanya sistem digital ini, Pemprov Kaltim menargetkan terwujudnya tata kelola keuangan yang bersih, modern, dan responsif terhadap kebutuhan layanan publik. []
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
