Pemprov Kaltim Desak Pusat Tambah Kuota Guru PPPK
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan peran strategisnya sebagai penghubung antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat, kali ini dengan memperjuangkan nasib para guru honorer yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa masih banyak guru honorer binaan Pemprov di wilayah 3T yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, peran mereka dinilai vital dalam menjamin keberlangsungan pendidikan dasar di daerah terpencil. “Memang saat ini ada guru yang belum masuk program PPPK. Karena itu, kita berupaya memperjuangkan nasib para guru ini,” ujar Seno usai menghadiri Rapat Paripurna ke-20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Senin (23/06/2025).
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Kaltim telah mengirim surat permohonan resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), meminta tambahan kuota PPPK untuk guru di wilayah Kaltim, khususnya daerah pelosok. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengupayakan dukungan finansial melalui skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), agar para guru honorer tetap mendapat gaji dan tunjangan secara layak.
Seno menyadari bahwa tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas sering membuat para guru enggan bertugas di wilayah terpencil. Namun, untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di wilayah 3T, Pemprov memberikan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan. “Karena itu, ini tetap menjadi perhatian Pemprov Kaltim, agar para guru di wilayah 3T bisa mendapatkan insentif tambahan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang juga membahas pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Forum itu menjadi ruang bagi Pemprov untuk menegaskan bahwa keberpihakan pada pendidikan di wilayah 3T merupakan bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang adil dan merata.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus mendorong perbaikan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat perhatian maksimal. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan dukungan DPRD, Pemprov Kaltim ingin memastikan bahwa perjuangan guru-guru di garis terdepan pendidikan tidak luput dari kebijakan nasional. []
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
