Pemprov Gandeng Paylabs, Layanan Publik Kian Mudah

ADVERTORIAL – Dorongan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Dukungan ini disampaikan dalam momentum penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs), yang diyakini akan mempercepat akses terhadap layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, hadir langsung dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartit antara Pemprov Kaltim, Paylabs, dan Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara (BPD Kaltimtara) yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltim.

Hasanuddin menyatakan bahwa digitalisasi bukan sekadar langkah teknis menuju modernisasi, melainkan sebuah transformasi sistemik dalam tata kelola pelayanan publik. “Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi gerakan sistemik untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. DPRD akan terus memantau dan memastikan setiap inovasi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Hasanuddin.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya dengan mengandalkan teknologi, tetapi juga harus disertai edukasi publik dan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. “Kita tidak ingin transformasi ini berhenti di level teknologi. Harus ada edukasi yang masif, jaminan perlindungan data, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Karena itu, peran DPRD Kaltim sebagai institusi pengawasan dan legislasi menjadi sangat strategis,” tambahnya.

Melalui kolaborasi tersebut, sistem pembayaran dan pengelolaan informasi layanan publik di Kaltim akan terintegrasi secara real-time, sehingga diharapkan dapat memangkas berbagai prosedur yang selama ini dinilai berbelit-belit. Integrasi ini mencakup pelayanan di sektor pendapatan daerah, perizinan, serta administrasi lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit mengakses layanan publik secara konvensional. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan penyedia teknologi finansial seperti Paylabs dinilai menjadi model kemitraan yang strategis dalam mendorong digitalisasi inklusif.

DPRD Kaltim menilai kerja sama ini selaras dengan visi besar provinsi dalam mempercepat reformasi birokrasi, memperluas jangkauan layanan publik berbasis teknologi, serta membangun pemerintahan digital yang efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan modern, yang menempatkan transparansi dan kemudahan layanan sebagai pilar utama. DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program digitalisasi ini agar berjalan sesuai dengan tujuan dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum