Penggunaan Jalan Hauling Bersama Bisa Kurangi Konflik dan Kecelakaan

ADVERTORIAL– Isu penggunaan jalan hauling bersama di Kabupaten Paser kembali mengemuka, menyusul tingginya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan tambang di jalan umum. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyoroti urgensi penanganan masalah ini dan menegaskan perlunya regulasi tegas untuk melindungi keselamatan warga serta menjaga stabilitas sosial di wilayah tambang.

Yenni menyatakan bahwa kondisi jalan umum yang selama ini digunakan untuk aktivitas hauling batu bara, khususnya di kawasan Muara Komam, termasuk sekitar Desa Muara Langon dan Muara Kate, sudah tidak layak digunakan dan sangat rawan kecelakaan. “Sudah cukup banyak kejadian. Terakhir, seorang guru jadi korban. Ini alarm keras,” tegas Yenni saat dihubungi, Rabu (30/7/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penggunaan jalan hauling bersama, namun harus diikuti dengan regulasi yang jelas dan tidak membuka celah konflik baru di masyarakat. “Saya sepenuhnya mendukung, asalkan ada regulasi yang jelas. Jangan sampai membuka celah baru untuk konflik. Ini harus serius, bukan sekadar wacana,” lanjutnya.

Menurut Yenni, persoalan jalan hauling tidak bisa dilihat hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat, terutama para sopir dan pekerja tambang yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. “Demo itu bukan hanya dari warga, tapi juga para sopir yang terancam tak bisa bekerja kalau jalan ditutup. Ini menyangkut urusan dapur,” ujarnya.

Ia memandang bahwa penggunaan jalan hauling secara kolektif oleh perusahaan tambang dapat menjadi solusi untuk menekan potensi konflik horizontal dan menurunkan risiko kecelakaan. “Kalau semua perusahaan pakai jalan masing-masing, konflik terus. Tapi kalau pakai bareng, lebih tertib, warga juga tenang,” jelas legislator dari Dapil Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan itu.

Yenni mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat untuk segera mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan afirmatif terkait hal ini. Ia mendorong lahirnya kesepakatan bersama antarperusahaan tambang, masyarakat, dan pemerintah sebagai fasilitator utama. “Pemerintah harus turun tangan langsung. Ini bukan hanya soal jalan, tapi soal keselamatan warga dan kepastian usaha. Jangan cuma jadi penonton,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum