Sekolah di 3T Kaltim Butuh Subsidi Penuh, DPRD Minta Afirmasi Pemprov

ADVERTORIAL – Persoalan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Melalui rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honor guru SMA dan SMK swasta, DPRD Kaltim menyoroti nasib sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta di kawasan perkebunan sawit yang hingga kini masih berhadapan dengan keterbatasan fasilitas dan minimnya anggaran.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyampaikan bahwa perbedaan kondisi sosial ekonomi di daerah terpencil membuat sekolah di wilayah 3T dan sekitar perkebunan sawit tidak bisa disamakan dengan sekolah di perkotaan. Ia menilai pemerintah provinsi harus hadir memberikan intervensi nyata. “Memang tadi sempat berkembang pembicaraan mengenai sekolah-sekolah di wilayah 3T dan perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Senin (25/08/2025).

Menurut Fadly, penyediaan anggaran khusus merupakan langkah penting agar sekolah-sekolah di kawasan itu tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang memadai. Ia menekankan, bantuan penuh dari pemerintah perlu diwujudkan melalui program afirmasi, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin. “Karena itu, kami menghimbau agar ada alokasi khusus bagi sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah. Misalnya melalui program afirmasi untuk anak-anak dari keluarga miskin, tentu saja pemerintah harus hadir secara penuh dan memberikan subsidi total,” jelasnya.

Fadly menambahkan, pemberian subsidi penuh bukan hanya sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu cara menutup kesenjangan antara sekolah di kota besar dan sekolah di pelosok Kaltim.

“Subsidi penuh untuk sekolah di wilayah tersebut adalah langkah strategis agar mereka tidak terbebani biaya dan tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas,” kata Fadly.

DPRD Kaltim berharap usulan itu bisa segera ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran perubahan maupun kebijakan pendidikan berikutnya. Tanpa adanya dukungan memadai, anak-anak di daerah terpencil maupun kawasan perkebunan sawit dikhawatirkan akan semakin tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dengan langkah konkret, pemerataan pendidikan di Kaltim diyakini dapat lebih cepat terwujud.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum