H. Baba: Dukungan Pemprov Wajib Merata ke Sekolah Swasta

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti arah kebijakan pendidikan daerah yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kewenangan pemerintah provinsi. Fokus perhatian diarahkan pada perlunya penguatan sektor pendidikan menengah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sorotan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta dukungan bagi tenaga pendidik di tingkat menengah, yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Senin (25/08/2025) kemarin.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menilai masih terdapat ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, terutama terkait prioritas program yang dijalankan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa kewenangan utama pemerintah provinsi berada pada pengelolaan pendidikan menengah.

Menurutnya, penguatan SMA dan SMK seharusnya menjadi fokus utama, mengingat sektor ini langsung berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, perhatian terhadap sektor tersebut dinilai belum optimal. Di antaranya soal kebijakan pemenuhan tenaga pendidikan yang belum seimbang di satu daerah dengan daerah lainnya.

Baba juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan secara proporsional dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan pendidikan di daerah. Tenaga pendidikan, menurut Baba, haruslah merata, semua anak didik di seluruh SMA dan SMK di Kaltim harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk diajar oleh guru yang sama-sama berkualitas dan kompeten.

Dalam forum tersebut, DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan, termasuk mekanisme penyaluran BOSDA dan dukungan terhadap tenaga pendidik. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas program sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim.

Selain itu, DPRD menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Upaya perbaikan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan menengah di Kaltim, sekaligus memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas secara merata. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum