Program Beras Murah Dipuji Bisa Stabilkan Daya Beli Masyarakat

ADVERTORIAL – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, memberikan apresiasi terhadap peluncuran program beras murah yang dinilainya sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Program ini dianggap sebagai bentuk respons positif terhadap fluktuasi harga yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya bagus, itu salah satu support pemerintah untuk mengendalikan ketersediaan atau pasokan pangan yang ada, salah satunya begitu,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (25/08/2025) siang.

Iswandi menjelaskan bahwa inisiatif ini selaras dengan program prioritas pemerintah pusat yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar. “Karena pemerintah pusat juga memiliki program andalan yakni ketahanan pangan,” katanya.

Menurutnya, gejolak harga beras yang terjadi sebelumnya dipicu oleh menurunnya volume distribusi beras ke Samarinda, yang mengakibatkan kelangkaan stok di pasaran. “Kemarin ribut-ribut masalah harga beras naik, kita sempat cek-cek juga karena distribusi ke sininya berkurang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa selain faktor berkurangnya pasokan, kasus beras oplosan yang sempat viral turut memperparah situasi dengan memicu pengawasan lebih ketat terhadap distribusi beras. “Kemarin ada juga masalah beras oplosan, macam-macam itu, otomatis ada pemeriksaan ini itu dan nggak bisa dikirim, harus diperiksa dulu sehingga yang biasanya mungkin seminggu bisa dua sampai lima kapal, ini mungkin jadi satu kapal,” ungkapnya.

Iswandi menerangkan bahwa kondisi tersebut secara alami mengikuti mekanisme pasar dimana penurunan pasokan berhadapan dengan permintaan yang tetap atau bahkan meningkat, sehingga mendorong kenaikan harga. “Sama kayak hukum permintaan dan penawaran, supply and demand, supply-nya berkurang demand-nya tetap terus atau malah bertambah otomatis harga naik,” katanya.

Ia menilai intervensi pemerintah melalui program beras murah merupakan langkah tepat untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi. “Kalau memang sudah harga naik, untuk menjaga inflasi tadi ya pemerintah harus turun tangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iswandi mendorong agar pemerintah tidak hanya bergantung pada distribusi dari pusat, tetapi juga mengoptimalkan peran perusahaan daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. “Termasuk harusnya memberdayakan juga BUMD-BUMD yang ada, seperti Varian Niaga begitu,” pungkasnya.

Program beras murah ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi skema yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk memastikan ketahanan pangan di Kota Samarinda.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum