APBD Dipangkas, Samarinda Perkuat Kolaborasi dan Efisiensi
ADVERTORIAL – Kondisi fiskal Pemerintah Kota Samarinda tengah menghadapi tantangan berat setelah adanya pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Situasi ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda yang langsung menggelar rapat kerja bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, guna membahas arah kebijakan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat utama DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Rapat ini menjadi ajang evaluasi dan refleksi atas kondisi keuangan daerah yang kian ketat. Pemotongan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan Pemkot dalam menjalankan program pembangunan. Jika sebelumnya dana TKD diproyeksikan mencapai Rp2,7 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp1,3 triliun. Situasi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi dan meninjau ulang berbagai program kerja.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa kondisi tersebut turut mengubah postur APBD 2026. Ia menjelaskan, proyeksi APBD yang semula mencapai Rp5,8 triliun kini harus disesuaikan menjadi sekitar Rp4,5 triliun. “Wali Kota menyampaikan bahwa prediksi TKD awal sebesar Rp2,7 triliun kini tersisa hanya Rp1,3 triliun. Artinya, perlu dilakukan mitigasi dan efisiensi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal,” ujarnya kepada awak media.
Rohim menambahkan, efisiensi yang dirancang Pemkot Samarinda bukan sekadar pemotongan, tetapi penataan ulang anggaran agar penggunaannya lebih tepat sasaran. Beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan program yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat akan dipangkas. “Berarti perlu melakukan efisiensi seperti perjalanan dinas kecuali untuk yang urgen, makan dan minum pada rapat-rapat ditiadakan, kemudian program dinas yang dibiayai kegiatan benar-benar berdampak terhadap kebutuhan masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Meski dalam tekanan anggaran, Pemkot Samarinda tidak tinggal diam. Pemerintah berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama lintas kementerian dan kemitraan dengan pihak swasta. Program rehabilitasi sekolah menjadi salah satu contoh kegiatan yang diharapkan dapat memperoleh dukungan langsung dari Kementerian Pendidikan. “Kami mendorong agar pemerintah kota aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait dan menggandeng swasta untuk mendukung pembiayaan program prioritas,” jelas politisi PKS tersebut.
Selain membahas strategi efisiensi, DPRD juga menyoroti pentingnya menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah. Rohim memastikan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tidak akan dipangkas meskipun anggaran daerah berkurang. Pemerintah, kata dia, sudah menjamin bahwa hak pegawai akan tetap dibayarkan penuh.
Lebih lanjut, DPRD dan Pemkot Samarinda sepakat meninjau kembali dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 agar selaras dengan kondisi keuangan terbaru. Program-program besar yang belum mendesak akan direview, sementara fokus anggaran akan diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan banjir, layanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur publik.
“Kami juga tadi minta jaminan soal TPP untuk ASN itu tetap diberikan, jadi tidak ada pemotongan sebagaimana yang dilakukan di daerah lain dan program mercusuar akan direview ulang. Fokus kami adalah pembangunan yang berdampak langsung bagi warga,” tutup Rohim.
Rapat tersebut mencerminkan bahwa DPRD dan Pemkot Samarinda berusaha menjaga keseimbangan antara kebijakan penghematan dan keberlanjutan pelayanan publik, agar pembangunan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan fiskal. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
