Paul Finsen Suarakan Aspirasi Papua di Rapat Paripurna DPD
JAKARTA – Rapat Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada masa sidang III tahun sidang 2025–2026 diwarnai penyampaian aspirasi kritis dari daerah. Salah satu sorotan datang dari senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, yang menyuarakan penolakan masyarakat adat Papua terhadap rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit serta pembentukan batalion TNI yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan.
Rapat paripurna tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/01/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Pada awal rapat, pimpinan DPD memberikan kesempatan kepada masing-masing komite untuk menyampaikan rekomendasi terkait agenda kerja pada awal masa sidang tahun 2026. Menjelang penutupan rapat, pimpinan membuka ruang interupsi bagi para anggota DPD RI.
Dalam kesempatan itulah Paul Finsen Mayor menyampaikan pandangannya secara tegas mengenai arah kebijakan pembangunan di Papua. Ia menekankan bahwa wacana pembukaan perkebunan sawit di wilayah Papua tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat adat setempat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Papua.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Finsen dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026).
Selain persoalan perkebunan, Finsen juga menyoroti rencana pembentukan batalion yang dikaitkan dengan sektor pertanian atau perkebunan di Papua. Ia mempertanyakan urgensi kehadiran satuan militer tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Papua yang menurutnya masih belum terpenuhi secara optimal.
Finsen menegaskan bahwa persoalan utama di Papua selama ini berkutat pada keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, ia menilai pembangunan sekolah dan rumah sakit jauh lebih mendesak dibandingkan pendirian markas militer.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” ujar Finsen.
“Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat Papua terhadap pendekatan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks otonomi khusus (otsus), Finsen mengingatkan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa seluruh masukan dari anggota akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan dalam rapat paripurna akan menjadi bahan dalam komunikasi DPD RI dengan pemerintah pusat.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” imbuhnya.
Rapat paripurna ini menunjukkan peran DPD RI sebagai wadah penyalur aspirasi daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional. Suara yang disampaikan senator Papua Barat Daya tersebut menegaskan kembali pentingnya dialog antara pusat dan daerah, khususnya terkait arah pembangunan di wilayah Papua yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. []
Siti Sholehah.
