Tambang Ilegal Dibekingi Kekuatan Besar, Pemerintah Siapkan Sanksi Pidana

JAKARTA – Praktik pertambangan ilegal di Indonesia kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Meski berbagai upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas tambang tanpa izin masih marak terjadi di sejumlah wilayah. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat ratusan tambang ilegal yang tetap beroperasi, bahkan diduga mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh.

Hashim menyebut keberlangsungan operasi tambang ilegal tersebut tidak lepas dari adanya praktik “beking” oleh sosok-sosok yang memiliki kekuatan tertentu. Namun demikian, adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu enggan merinci identitas pihak yang dimaksud.

“Ada ratusan tambang lainnya, ya dan ini masing-masing dibeking, kan ada istilah beking, sudah tahu, ya. Dibekingi, saya baru tahu ada istilah dibekingi, tidak sekarang bekingi, Pak ini ada khas Indonesia yang dibekingi. Dibekingi siapa? Ternyata dibekingi orang-orang kuat,” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal bukan semata pelanggaran administratif, melainkan masalah sistemik yang melibatkan jaringan kepentingan. Hashim menilai keberadaan tambang ilegal telah membawa dampak luas, terutama terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“So, ini ada kaitan juga dengan banyak yang tindakan ilegal. Ini mengakibatkan bencana alam, pak. Rakyat ratusan jadi korban, ya. So, ini, ini ada konsekuensi pidana, ya, ini ada konsekuensi pidana bagi pelaku-pelakunya,” terang Hashim.

Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal kerap berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti hutan lindung dan taman nasional. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana ekologis seperti longsor, banjir, dan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Hashim menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap tambang ilegal. Salah satu wilayah yang menjadi fokus perhatian adalah Raja Ampat, yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut dan hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi.

“Banyak tambang ilegal ini juga terdapat di dalam hutan-hutan itu, ya. Hutan lindung, Taman Nasional, termasuk Raja Ampat. Ada empat dan ada empat tambang secara sebetulnya melanggar aturan, yang saya dengar, tapi sudah ada tindakan,” jelas Hashim.

Upaya penertiban tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM menegaskan keseriusannya dalam memberantas tambang ilegal yang dinilai telah merugikan negara secara ekonomi dan merusak lingkungan dalam jangka panjang.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa jumlah tambang ilegal di Indonesia mencapai ribuan titik. Aktivitas tersebut tidak hanya menggerus potensi penerimaan negara, tetapi juga sering kali mengabaikan standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menyatakan bahwa penindakan hukum difokuskan pada aktor utama di balik operasi tambang ilegal, yakni para pemodal dan pihak yang memberikan dukungan.

“Bahwa target kita adalah, pemodal yang pertama, dan yang kedua adalah, orang yang mendukung,” ujarnya dalam siaran podcast di kanal YouTube Kementerian ESDM yang dikutip Minggu (01/02/2026).

Jeffri menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu. Ia memastikan bahwa aparat tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang terlibat, meskipun memiliki jabatan atau pengaruh tertentu.

Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat memberikan efek jera sekaligus menutup ruang gerak tambang ilegal di Indonesia. Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong penguatan pengawasan serta pelibatan masyarakat untuk melaporkan aktivitas pertambangan yang mencurigakan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan publik. []

Siti Sholehah.