214 Tahanan Politik Venezuela Mogok Makan Massal

JAKARTA – Aksi mogok makan massal dilakukan lebih dari 200 tahanan politik di Venezuela sebagai bentuk protes terhadap penerapan undang-undang amnesti terbaru yang dinilai tidak mengakomodasi sebagian besar dari mereka. Aksi tersebut berlangsung di Penjara Rodeo I, fasilitas penahanan yang berlokasi sekitar 40 kilometer di sebelah timur Caracas, pada Minggu (22/02/2026) waktu setempat.

Gelombang protes itu bermula pada Jumat (20/02/2026) malam setelah para tahanan menyadari bahwa aturan amnesti yang baru disahkan tidak mencakup kasus-kasus yang berkaitan dengan militer dan tuduhan terorisme—dua kategori yang justru banyak menjerat narapidana di fasilitas tersebut. Kondisi ini memicu kekecewaan dan mendorong mereka mengambil langkah ekstrem dengan menghentikan konsumsi makanan.

Dari balik sel, para tahanan meneriakkan tuntutan yang terdengar hingga ke luar kompleks penjara. “Kebebasan!”, “Bebaskan kami semua”, dan “Rodeo I beraksi” menjadi seruan yang menggema sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil.

Undang-undang amnesti tersebut disetujui parlemen Venezuela pada Kamis (19/02/2026) waktu setempat. Regulasi itu merupakan bagian dari rangkaian reformasi politik yang muncul setelah penahanan mantan Presiden Nicolas Maduro pada awal Januari lalu. Meski dirancang untuk memberikan pembebasan kepada ribuan tahanan politik, aturan tersebut menuai kritik karena mengecualikan sejumlah pelanggaran tertentu.

“Sekitar 214 orang secara total, termasuk warga Venezuela dan warga negara asing, sedang melakukan mogok makan,” kata Yalitza Garcia, ibu mertua dari salah satu tahanan bernama Nahuel Agustin Gallo.

Gallo, seorang polisi asal Argentina, dituduh terlibat dalam kasus terorisme—jenis perkara yang termasuk dalam pengecualian undang-undang amnesti baru tersebut.

“Mereka memutuskan pada Jumat (20/02/2026) untuk melakukan mogok makan karena cakupan undang-undang amnesti, yang mengecualikan banyak dari mereka,” ucap Shakira Ibarreto, putri seorang polisi yang ditangkap pada 2024 lalu.

Aksi mogok makan ini tidak diikuti seluruh narapidana di Rodeo I, namun jumlah peserta yang mencapai lebih dari dua ratus orang mencerminkan ketegangan serius di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Situasi itu juga memperlihatkan adanya jurang antara harapan pembebasan dan realitas implementasi kebijakan.

Pada Minggu (22/02/2026), tim dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi Rodeo I untuk memantau kondisi para tahanan. Kunjungan tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam membuka akses kemanusiaan ke fasilitas penahanan yang selama ini jarang tersentuh pemantauan eksternal.

“Ini adalah pertama kalinya mereka mengizinkan kami untuk mendekati penjara itu. Ini adalah langkah pertama, dan saya pikir kita berada di jalur yang benar,” ujar koordinator kesehatan ICRC untuk Venezuela, Filippo Gatti, kepada keluarga para tahanan.

Undang-undang amnesti yang dirancang oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez di bawah tekanan Amerika Serikat itu disebut berlaku bagi sekitar 11.000 tahanan politik yang selama hampir tiga dekade menjalani pembebasan bersyarat atau tahanan rumah. Lebih dari 1.500 tahanan politik telah mengajukan permohonan amnesti berdasarkan regulasi tersebut.

Namun, pengecualian terhadap sejumlah kategori pelanggaran membuat sebagian tahanan merasa terpinggirkan dari proses rekonsiliasi politik yang tengah berlangsung. Aksi mogok makan massal ini menjadi cerminan bahwa transisi kebijakan di Venezuela masih menyisakan persoalan mendasar terkait keadilan dan kesetaraan perlakuan hukum. []

Siti Sholehah.