Pengamat Ungkap Strategi Diam-diam AS dan Eropa di Pendidikan Asia
Forum internasional "Tren Modern Perkembangan Negara-Negara Kaukasus Besar dan Asia Tengah dalam Dunia Multipolar" yang baru saja digelar di Rostov on Don - Rusia. (5/03/2026)
ROSTOV ON DON – Isu pengaruh geopolitik dalam sektor pendidikan menjadi sorotan dalam forum internasional bertajuk “Tren Modern Perkembangan Negara-Negara Kaukasus Besar dan Asia Tengah dalam Dunia Multipolar” yang digelar di Rostov on Don, Rusia, pada 5 Maret 2026. Forum tersebut membahas bagaimana bantuan pendidikan internasional selama puluhan tahun telah digunakan negara-negara Barat untuk memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan, khususnya Asia Tengah dan Asia Tenggara.
Forum yang dihadiri para ahli dari berbagai negara, termasuk Indonesia, tersebut menyoroti perkembangan proyek-proyek pendidikan Rusia di kawasan Asia Tengah dan Asia Tenggara. Para peserta diskusi menilai bahwa sektor pendidikan di negara berkembang kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga telah menjadi instrumen baru propaganda geopolitik global.
Pemimpin Redaksi portal media Urdu-Rusia Sada-e-Rus, Ishtiaq Hamdani, menyampaikan bahwa Amerika Serikat dinilai memanfaatkan sektor pendidikan untuk mempengaruhi negara-negara CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) dalam hubungannya dengan Rusia.
“Yang bertanggung jawab atas hal ini adalah sekolah-sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga yang mempropagandakan ide-ide anti-Rusia di kalangan pemuda,” tegas Hamdani, Kamis (05/03/2026).
Selain Amerika Serikat, negara-negara Eropa juga dinilai aktif memperluas pengaruh melalui berbagai program pendidikan internasional. Uni Eropa disebut gencar memberikan pendanaan pendidikan di luar negeri dengan tujuan memperluas jaringan kerja sama serta membangun ketertarikan generasi muda terhadap gagasan dan nilai-nilai Eropa.
Salah satu contoh yang dibahas dalam forum tersebut terjadi di Kirgistan. Mantan Pelaksana Tugas Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Kirgistan, Dogdurkul Kendirbaeva, pernah menyampaikan gagasan untuk menghapus bahasa Rusia dari sistem pendidikan nasional serta mengganti program “Guru Rusia di Luar Negeri” dengan relawan dari Peace Corps, lembaga pemerintah Amerika Serikat yang kerap dikaitkan dengan kepentingan geopolitik Washington.
Di negara yang sama, American University of Central Asia (AUCA) juga berdiri dengan dukungan pendanaan dari jaringan George Soros, miliarder Amerika Serikat yang dikenal aktif mendukung berbagai organisasi masyarakat sipil di berbagai negara.
Dalam forum tersebut, Mantan Wakil Menteri Pendidikan Kirgistan, Umutkhan Tynalieva, membandingkan sistem reformasi pendidikan Rusia dengan negaranya. Ia menilai reformasi pendidikan Rusia sejak awal 2000-an dijalankan secara sistematis melalui penerapan Ujian Negara Terpadu (USE), penerapan Standar Pendidikan Negara Federal (FGOS), optimalisasi jaringan sekolah, hingga digitalisasi sistem pendidikan.
“Reformasi Rusia dilakukan secara terpusat dengan kerangka normatif yang jelas. Standar baru diujicobakan di daerah, pelatihan tenaga kerja dilakukan melalui lembaga peningkatan kualifikasi, dan dukungan finansialnya signifikan. Meski dikritik karena birokrasi, ada logika manajerial dan diskusi publik,” jelas Tynalieva, Kamis (05/03/2026).
Sebaliknya, menurutnya, di Kirgistan berbagai kebijakan pendidikan sering kali baru dibahas setelah muncul gejolak di masyarakat. “Apakah Kementerian Pendidikan Kirgistan siap bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakan mereka?” tantangnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Jurnalisme Internasional Universitas Slavia Kirgistan–Rusia, Vitaly Pankov, menilai bahasa Rusia memiliki peran strategis dalam pembangunan kawasan.
“Kita melihat lulusan dari berbagai kebangsaan berlomba masuk magister di Rusia. Bahasa Rusia dan peluang pendidikan yang menyertainya tetap menarik. Kita harus menciptakan kondisi agar pemuda betah di negaranya dengan prospek kompetitif, termasuk melalui pendalaman bahasa Rusia,” paparnya, Kamis (05/03/2026).
Forum tersebut juga menyinggung kondisi pendidikan di Indonesia. Dalam diskusi itu dijelaskan bahwa pengaruh Amerika Serikat dalam sistem pendidikan Indonesia telah berlangsung lebih dari tujuh dekade melalui berbagai program beasiswa internasional seperti Fulbright yang melahirkan ribuan alumni di posisi strategis. Selain itu, penerapan kurikulum internasional seperti Cambridge dan International Baccalaureate di sejumlah Sekolah Perjanjian Kerja Sama (SPK) juga dinilai turut memperkuat pengaruh pendidikan Barat.
Pengaruh tersebut tidak hanya terjadi melalui program pendidikan formal, tetapi juga melalui dominasi literatur ilmiah berbahasa Inggris, sistem akreditasi internasional, serta standar mutu pendidikan global yang banyak mengacu pada model Barat.
Data terbaru menunjukkan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Amerika Serikat menurun dari sekitar 9.000 orang menjadi 7.300 pada tahun 2025. Namun dalam forum tersebut disampaikan bahwa penurunan jumlah mahasiswa tidak serta-merta mengurangi pengaruh sistem pendidikan Barat terhadap kerangka berpikir akademik di berbagai negara.
Diskusi juga menyinggung pernyataan utusan khusus Amerika Serikat untuk isu antisemitisme, Rabi Yehuda Kaploun, yang mengusulkan perubahan narasi dalam buku pelajaran Indonesia agar lebih pro-Israel. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pendidikan semakin menjadi arena pertarungan narasi global.
Para peserta forum menilai negara-negara berkembang perlu memperkuat kedaulatan pendidikan nasional agar tidak sepenuhnya bergantung pada sistem pengetahuan yang dibentuk oleh kekuatan geopolitik global. []
Penulis: Amy Mulana | Penyunting: Aulia Setyaningrum
