Ribuan Pelajar Jerman Demo Tolak Wajib Militer

BERLIN – Ribuan pelajar dan pemuda turun ke jalan di ibu kota Jerman untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan wajib militer yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Aksi tersebut berlangsung di kawasan Potsdamer Platz, salah satu pusat aktivitas di Berlin.

Dalam aksi itu, para peserta melakukan long march sambil membawa poster dan spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan pertahanan pemerintah. Demonstrasi ini menjadi bagian dari aksi protes yang berlangsung serentak di berbagai wilayah di Jerman.

Menurut catatan kepolisian setempat, sekitar 3.000 orang ikut serta dalam aksi di Berlin. Namun, pihak penyelenggara menyebut jumlah peserta lebih besar, yakni sekitar 6.000 orang. Mereka juga mengklaim bahwa aksi serupa terjadi di lebih dari 130 kota dan kota kecil di seluruh Jerman dengan total sekitar 50.000 demonstran.

Banyak peserta aksi merupakan pelajar yang menyuarakan kekhawatiran terhadap kemungkinan diberlakukannya kembali sistem wajib militer. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memaksa generasi muda terlibat dalam konflik bersenjata.

“Saya rasa saya ogah mengorbankan nyawa demi teman, kerabat, atau kenalan saya, dalam skenario terburuk,” ujar Shmuel Schatz, yang berusia 17 tahun, juru bicara Komite Mogok Sekolah. “Yang terjadi, pada akhirnya, orang-orang hanya dikirim ke medan perang demi kepentingan perusahaan besar seperti Rheinmetall, ThyssenKrupp, dan lainnya, supaya mereka bisa menumpuk harta dari peperangan.”

Pemerintah Jerman sebelumnya memperkenalkan undang-undang layanan militer baru pada Desember 2025. Melalui aturan tersebut, seluruh pemuda berusia 18 tahun akan menerima kuesioner yang menanyakan minat serta kesiapan mereka untuk bergabung dengan militer.

Kuesioner tersebut juga berisi informasi mengenai prosedur untuk menjadi sukarelawan di angkatan bersenjata Jerman, yakni Bundeswehr. Pengisian formulir ini bersifat wajib bagi seluruh pria yang berada dalam kelompok usia tersebut.

Pemerintah menyatakan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan jumlah personel militer. Saat ini, kekuatan aktif Bundeswehr berada di kisaran 180.000 personel.

Dalam rencana jangka panjang, pemerintah ingin meningkatkan jumlah tentara hingga sekitar 260.000 orang. Selain itu, negara tersebut juga menargetkan tambahan sekitar 200.000 personel cadangan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional.

Namun sejumlah pihak meragukan upaya perekrutan sukarela akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam laporan militer terbaru, Komisaris Parlemen untuk Angkatan Bersenjata, Henning Otte dari Uni Demokratik Kristen (CDU), menyatakan adanya “keraguan tentang keberhasilan prinsip sukarela.”

Jika target perekrutan tidak tercapai, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengaktifkan kembali sistem wajib militer secara penuh.

Rencana ini memicu perdebatan luas di masyarakat. Sejumlah organisasi perdamaian melaporkan peningkatan permintaan informasi dari warga yang ingin mengetahui cara menolak wajib militer dengan alasan hati nurani.

Konstitusi Jerman sendiri memberikan hak kepada warga negara untuk menolak dinas militer jika bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka. Bagi mereka yang menolak, tersedia pilihan menjalani layanan sipil sebagai alternatif.

Data dari Badan Federal Urusan Keluarga Jerman menunjukkan bahwa jumlah permohonan penolakan wajib militer meningkat signifikan pada 2025. Tercatat sebanyak 3.867 pengajuan diajukan pada tahun tersebut, meningkat sekitar 72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jerman sebenarnya memiliki sejarah panjang sistem wajib militer yang berlaku selama beberapa dekade. Sistem tersebut memberikan pilihan bagi pemuda untuk menjalani tugas sipil jika tidak ingin bertugas di militer.

Namun kebijakan itu dihentikan pada 2011. Meski demikian, aturan tersebut tetap dapat diaktifkan kembali jika parlemen, yakni Bundestag, menyatakan adanya keadaan darurat atau kebutuhan pertahanan nasional.

Keputusan untuk mengaktifkan kembali wajib militer membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga anggota parlemen. Jika keadaan darurat nasional ditetapkan, pria berusia antara 18 hingga 60 tahun secara teoritis dapat dipanggil untuk menjalani dinas militer.

Aksi protes yang berlangsung pada Kamis itu merupakan aksi mogok sekolah kedua yang dilakukan pelajar Jerman. Sebelumnya pada Desember 2025, sekitar 55.000 orang juga turun ke jalan di 90 kota untuk menentang rencana kebijakan serupa. []

Siti Sholehah.